Kamis, 24 Maret 2011

soal latihan P54

Soal Latihan - 3
Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta
Sesuai Perpres 54/2010

Soal No 1 s/d 25.
Soal Benar - Salah

1.    Salah satu syarat agar dapat melaksanakan pekerjaan swakelola adalah sebagian besar personel yang akan menangani pekerjaan ini harus berasal dari unit kerja yang bersangkutan.
2.    Ketika menyusun MPS. unit layanan pengadaan harus membatasi keuntungan yang akan diberikan kepada penyedia barang/jasa.
3.   Pada   soleksi   sedorhana    HPS  digunakan   sebagai   acuan  dalam   negosiasi  penawaran penyedia barang/jasa.
4.   Ketika menyusun jadwal. Unit layanan Pengadaan (UPL) harus memberikan waktu yang cukup kepada para penyedia barang/jasa agar tedapat persaingan yang seluas-luasnya
5.     Pejabat pengadaan dalam menyusun persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa   dalam   pelelangan sederhana tidak perlu mempetimbangkan lingkup besaran dan sifat paket pekerjaan.
6.    Dalam melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pemilihan langsung. ULP harus menyiapkan juga dokumen prakualifikasi.
7.   Metode evaluasi sistem nilai adalah metode evaluasi yang memungkinkan terhindarnya pengadaan barang yang tidak berkualitas meskipun harganya murah.
8    Dengan alasan dokumen anggaran belum disahkan dan waktu yang mendesak. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan ikatan perjanjian dengan salah satu penyedia barang untuk mengejar akhir tahun anggaran.
9.     Kriteria lingkup kegiatan dan jenis pekerjaan yang dapat diusulkan melalui swakelola adalah bila ditinjau dari sisi biaya tidak melebihi Rp100 juta, memerlukan teknologi yang sederhana, dan harus mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA). 
10.   Untuk pengadaan barang, jenis mata uang pembayaran dalam HPS bisa berbeda dengan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga pada dokumen pengadaan barang/jasa.
11.   Pekerjaan pengadaan perlengkapan kantor yang terdiri atas pengadaan mebel, komputer, dan kendaraan roda dua dapat dibuat dalam tiga (3) paket meskipun setiap paket bernilai 40 juta-an rupiah karena hal ini tidak termasuk pemecohan paket untuk menghindari pelelangan.
12.  Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp100 juta paling cocok menggunakan evaluasi penawaran sistem gugur.
13.   Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  disebut Kuasa Pengguna Anggaran.
14.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Konstruksi Pekerjaan perlu diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
15.   Agar peserta banyak yang mendaftar maka pengumuman pelelangan dimuat di surat kabar yang beroplah besar walaupun bukan surat kabar resmi.
16.  Jaminan Penawaran yang diberikan oleh calon penyedia pekerjaan konstruksi ditetapkan harus diterbitkan oleh bank umum dan mudah dicairkan asal memenuhi persyaratan tertentu. 
17.   Pengumuman pelelangan dicantumkan di papan pengumuman resmi unit kerja satu (1)hari sebelum batas akhir pengambilan dokumen pascakualifikasi pelelangan sederhana.
18.  pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah yang sebagian dananya berasal dan   pinjaman dalam negeri tidak harus melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 
19. Jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi pelelangan umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia. 
20. Konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi yang kompleks tidak diperbolehkan merangkap  sebagai konsultan pengawas dengan pertimbangan melanggar  prinsip pengadaan.
21.  Untuk memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka dalam dokumen pelelangan terbatas dapat disyaratkan bahwa penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan sejenis. 
22.  Kuasa  Pengguna Anggaran  memiliki kewenangan yang  sepenuhnya  sama dengan Pengguna Anggaran. 
23.  Pada metode pemilihan/penunjukan langsung biaya administrasi pengadaan, termasuk honorarium ULP/pejabat pengadaan. dapat diambil dari bahwa paket pekerjaan yang akan dilakukan.
24. Pada pelaksanaan kegiatan swakelola, jika diperlukan pengadaan barang/jasa, maka pengadaannya dilakukan dengan rnetode penunjukan langsung.
25.  Hasil amandemen dokumen pemilihan penyedia barang/jasa disampaikan hanya kepada penyedia barang/jasa yang menghadiri pemberian penjelasan  (aanwijzing).


55 soal (Soal No. 26 s.d. 80)
B.PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL :
Pilihlah 1(satu) jawaban yang paling Saudara anggap benar dari 4 (empat)
jawaban yang tersedia : a atau b atau c atau d.
C.PENILAIAN JAWABAN
-      Apabila jawaban benar. mendapat nilai           :           3 (tiga)
-      Apabila jawaban salah. rnendapat nilai            :           0 (nol)
-      Apabila tidak dijawab. mendapat nilai   :           0 (nol)

26.   Penyaluran dana bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan jalandesadengan cara swakelola diberikan anggaran dengan besaran:
         A.  70 % dari total dana apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%.
         B.  50  % dari total dana apabiia kemajuan pekerjaan telah mencapai 50%.
         C.  50 % dari total dana apabila proposal ciri penerima bantuan telah diajukan.
                  D.  100 % dari total dana apabila organisasi penerima bantuan telah siap.

27.    Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dengan dana dari APBN, pembentukan UPL/pejabat pengadaan tidak diperlukan untuk pengadaan bahan/barang dan peralatan, apabila yang melaksanakan swakelola adalah:
A. Kelompok masyarakat
B. BUMN/BUMD
C. Perguruan tinggi negeri
D.Tidak ada jawaban yang benar
28.   Mana pernyataan yang salah tentang dokumen penilaian kualifikasi di bawah ini:
             A.  Agar diperoleh penyedia barang/jasa yang benar-benar berkualitas, maka pada pelelangan dengan system prakualifikasi seluruh data kualifikasi penyedia barang/jasa yang telah memasukkan dokumen kualifikasi harus di evaluasi.
       B.  Pada pengadaan pekerjaan kontruksi dengan metoda pemilihan langsung. Evaluasi dokumen kualifikasi hanya dilakukan terhadap tiga penawaran terendah terkoreksi.
         C. Dalam rangka memperoleh penyedia barang/jasa yang berkualitas, maka seluruh dokumen kualifikasi penyedia barang/jasa dalam suatu proses pelelangan dengan system pascakualifikasi harus di evaluasi, atau
         D. Pada pengadaan barang dengan metoda pemilihan langsung semua dokumen kualifikasi yang telah disampaikan oleh penyedia barang/jasa harus dievaluasi.

29.    Pelaksanaan metode penilihan langsung wajib dilakukan dengan cara :
         A.  Kualifikasi.
         B.  Pasca kualifikasi.
         C.  Prakuaiifikasi, atau
         D.  Postkualifikasi

30.   Metode pemilihan Penyesuian Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai   Rp200 000 000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) adalah :
         A.  Pelelangan Umum.
         B.  Pelelanyar Terbatas.
         C.  Pemilihan Langsung,
         D.  Pelelangan Sederhara.

31.   Usulan perubahan paket pekerjaan pengauaan Barang/Jasa dapat dilakukan oleh :
         A.  Pengguna Anggaran,
         B.  Pejabat Pembuat Komitmen.
         C.  Pejabat Pengadaan,
         D.  Bukan salah satu diatas.

32. Untuk menilai telah terpenuhinya persyaratan bahwa peserta lelang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar  hitam, ULP perfu meminta:
         A.  Surat keterangan dari lembaga independen.
         B.  Keterangan dai pihak pejabat pembuat komitmen sebelumnya,
         C.  Surat pemyataan salah satu asosiasi perusahaan,
         D.  Pernyataan tertulis diatas meterai dari peserta lelang yang bersangkutan.

33.  Apabila dalam pelaksanaan pengadaan dijumpai adanya perbedaan persyaratan dalam dokumen pengadaan, berita acara penjelasan dan adendum dokumen pengadaan, maka yang diacu adalah ketentuan yang terdapat dalam:
         A.  Berita acara penjelasan,
         B.  Adendum dokumen kontrak.
         C.  Dokumen pengadaan awal, atau
         D.  Adendum dokumen pengadaan.

34. Untuk pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks, dan resiko tinggi maka penyampaian dokumen penawaran lebih tepat menggunakan metode:
         A.  Metode satu sampul
         B.  Metode dua sampul satu tahap
         C.  Metode dua tahap
         D.  Metode satu sampul dua tahap

35. Pada penyusunan dokumen penilihan pengadaan barang hal beikut ini tidak perlu dimuat:
         A.  Spesifikasi barang yang disyaratkan,
         B.  Nama pabrik/industri pembuat barang,
         C.  Nama dan aJamat instansi pemilik barang,
         D.  Tanggal pembukaan penawaran.

36.  Ketentuan tentang pengambilan dokumen beikut yang sesuai dengan Perpres No.54/2010 adalah:
         A.  Daftar penyedia yang mengambil dokumen tidak diumumkan.
         B.  Semua pegawai perusahaan dapat mengambil dokumen,
         C.  Direktur utama perusahaan harus hadir sendiri waktu pengambilan dokumen,
         D.  Daftar penyedia yang mengambil dokumen diumumkan.

37.    Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dengan dana dari APBN, pembentukan unit layanan pengadaan tidak diperlukan untuk pengadaan bahan/barang dan peralatan apabila yang melaksanakan pekerjaan swakelola adalah:
A.  Kelompok masyarakat,
B.  BUMN/BUMD,
C.  Perguruan tinggi negeri,
D.  Jawaban tidak ada yang benar.

38. Penyampaian dokumen penawaran tidak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
         A.  Dua sampul yang dimasukkan ke dalam sampul luar di kirirn melalui pos.
         B.  Satu sampul disampaikan langsung ke kotak yang disediakan.
         C. Dalam dua sampul dan disampaikan dua tahap. atau
         D.  Dua tahap melalui pos dalam satu sampul.

39.    Surat penawaran berikut tidak dapat digugurkan jika .
         A.  Tidak bermeterai.
         B.  Ditandatangani oleh staf perusahaan.
         C.  Tidak diberi tanggal rnaterainya.
         D. Ditujukan kepada unit layanan pengadaan.

40.   Pengumuman yang baik, tidak memuat hal berikut:
         A.  Alamat rumah pejabat pembuat komitmen.
         B.  Nama instansi dan nama paket kegiatan.
         C.  Alamat ULP dan jadwal pengadaan,
         D.  Persyaratan pokok penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti pengadaan.

41.   Seleksi jasa konsultansi dinyatakan gagal apabiia:
         A.  Hanya 1 (satu) yang lulus administrasi dan nilai ambang batas (passing grade),
         B.  Yang lulus prakualrfikasi kurang dari 5 (lima) peserta pada seleksi umum,
         C.  Hanya l (satu) yang rnengikuti proses penunjukan langsung.
         D.  Yang memasukkan penawaran pada seleksi langsung hanya 3 (tiga) peserta.

42.   Untuk pekerjaan pembangunan gedung sekolah menengah yang memiliki 10 unit kelas dilokasi yang sama dan menjadi satu bangunan dengan nilai total anggaran Rp2,5 maka :
         A.  Pengadaan dibagi menjadi lima unit dengan nilai per paket Rp500 juta  dan dilaksanakan oleh lima (5) unit usaha kecil setempat.
    B. Anggaran dapat diserahkan kepada komite sekolah untuk melaksanakan pembangunan secara swakelola.
         C.  pekerjaan dilelangkan dalam satu (1) paket pekerjaan.
         D.  pekerjaan dilelangkan dalam 10 paket pekerjaan.

43.   Pemenang seleksi Penunjukan Langsung untuk pekerjaan Konsultansi dengan nilai diatas Rp 100.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) ditetapkan oleh :
         A.  Pengguna Anggaran.
         B.  Pejabat Pembuat Komitmen.
         C.  Pejabat Pengadaan. atau
         D.  Bukan salah satu diatas.

44.  Apabila satu paket kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan 11 (sebelas) bulan, maka langkah terbaik untuk melaksanakan pengadaan adalah sebagai berikut:
         A.  Menggunakan metode penunjukan langsung untuk menghemat waktu pengadaan.
         B.  Memecah menjadi dua (2) paket meskipun satu kesatuan konstruksi.
    C. Memulai proses pengadaan pada awal bulan desember sebelum DIPA/DPA diterima.
         D. Mengusulkan kontrak tahun jamak karena akan melampaui akhir tahun anggaran.

45.   Sanggahan banding pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh:
                    A.  Semua penyedia barang/jasa,
           B.  Penyedia yang mengajukan sanggahan dan penyedia yang kalah akibat adanya   
                 sanggahan,
           C.  Lembaga Swadaya Masyarakat,
           D.  Wartawan dan masyarakat peduli pengadaan.

46. Tindakan Unit Layanan Pengadaan dengan memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam evaluasi penawaran hanya kepada beberapa peserta, merupakan tindakan yang meianggar prinsip dasar:
         A.  Efsiensi,
         B.  Transparan.adil, dan non diskriminatif,
         C.  Terbuka dan bersaing.
         D.  Efektifitas.

47.  Pada pengumuman di surat kabar nasional untuk pencetakan surat suara pemilu             DPR, dapat dicantumkan persyaratan sebagai berikut:
A.  Daftar perusahaan percetakan yang dinilai mampu,
B.  Nilai minimal jaminan penawaran.
C.  Nama calon anggota DPR yang mengikuti pemilu,
D.  Memiliki pcralatan cetak dengan kccepatan tinggi.

48.    Dokumen penawaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor berlantai empat (4) disampaikan dengan ketentuan:
                      A.  Dimasukkan ke dalam dua (2) sampul terpisah,
         B.  Setelah diberi sampul  dokumen administrasi dan teknis disampaikan lebih   dahulu sedangkan dokumen harga disampaikan kemudian,
             C.  Dimasukkan ke dalam satu (1) sampul,
             D.  Dokumen teknis, administrasi. dan kualifikasi dimasukkan dalam sampul
     satu (1) sedangkan dokumen harga dalam sampul dua (2).

49.    Metode pelelangan terbatas dipilih apabila memenuhi persyaratan bahwa penyedia barang/jasa diyakini terbatas dan
A.  Pekerjaan yang amat mendesak untuk dilaksanakan
B.  Nilai pagu paket tidak lebih dari Rp 1OO juta,
C.  Pekerjaan bersifat rahasia,
D.  Pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks.

50.    Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan kepada peserta lelang dalam waktu:
         A.  Paling cepat empat hari kerja sejak surat usulan pemenang lelang,
         B.  Paling cepat lima hari kerja sejak diterimanya surat penetapan 
               penyedia barang/jasa, 
         C.  Secepatnya, karena penetapan pemenangnya oleh ULP sendiri,
         D.  Paling cepat tujuh hari kerja sejak diteimanya surat penetapan penyedia
      barang/jasa.

51.   Di bawah ini adalah persyaratan kualifikasi penyedia jasa konsultasi non kontruksi yang di atur oleh prepres No.54 tahun 2010 kecuali:
         A. Mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
         B. Tidak masuk dalam daftar hitam
         C. Memiliki dukungan keuangan dan Bank BPD setempat

52.  Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dengan lujuan utama:
         A.  Dapat memenuhi salah satu persyaratan yang harus dimuat di surat kabar.
         B.  Penyedia barang/jasa tidak berkolusi.
         C.  Barang/jasa yang akan diadakan telah diketahui harga pasarnya.
         D.  Penyedia barang/jasa tidak rnenawar di atas harga tersebut.

53.   Mana pernyataan yang benar tentang dokumen pemilihan  jasa Konsultan badan usaha di bawah ini.
         A.  Dokumen pernilihan jasa konsultan sekurang-kurangnya memuat: undangan  kepada para penyedia, petunjuk kepada penyedia, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, bentuk surat penawaran, bentuk surat perjanjian kontrak, bentuk jarninan penawaran, bentuk jaminan pelaksanaan, spesifikasi teknis. dan gambar.
         B.  Dokumen penilihan jasa konsultan sekurang-kurangnya memuat: undangan kepada para penyedia, petunjuk bagi para penyedia. syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, bentuk surat perjanjian kontrak, bentuk jaminan penawaran. spesifikasi teknis. dan garr.bar.
         C.  Dokumen pemilihan jasa konsultasi sekurang-kurangnya memuat: undangan  kepada para penyedia, petunjuk bagi para penyedia, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, dan kerangka acuan kerja, atau
         D.  Dokumen pernilihan jasa konsultan sekurang-kurangnya memuat: undangan kepada para penyedia. instruksi kepada penyedia, kerangka acuan kerja,
rancangan kontrak, bentuk surat penawaran, dan contoh contoh formulir
yang perlu diisi.

54.    Untuk menghitung harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan jasa, konsultasi, diperlukan data atau informasi berikut:
         A.  Biaya angkutan barang dan peralatan,
         B.  Jumlah manmonth (orang bulan) tenaga ahli yang dipeiukan
         C.  Besarnya pajak peilambahan nilai (PPn).
         D.  Neraca perusahaan.

55.    Unit Layanan Pengadaan di Sulawesi Barat akan mengumumkan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu Rp200 juta. Di provinsi tersebut tidak terdapat penyedia jasa konsultansi yang sesuai dan mampu. Media pengumuman yang tepat untuk digunakan ada'ah:
         A.  Surat kabar provinsi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat,
         B.  Jejaring       (website)  Pemda,  papan  pengumuman,  dan  portal  pengadaan
     
nasional melalui LPSE,
         C.  Papan pengumuman dan TVRI setempat,
         D.  Papan pengumuman di kantor dan di internet.

56.    Pekerjaan beikut boleh dilaksanakan dengan cara swakelola oleh instansi pengguna anggaran, kecuali:
         A.  Penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri atau LIPI,
         B.  Perencanaan gedung kantor pemerintah daerah oleh Bappeda.
         C.  Penyuluhan flu burung dan pengobaian masal oleh dinas kesehatan,
         D.  Pemeliharaan jalan dalam kota oleh dinas pekerjaan umum.

57.    Dokumen pernilihan penyedia barang/jasa disiapkan oleh Unit Layanan Pengadaan dengan memperhatikan hal-hal seoagai berikut, kecuali:
         A.  Ditetapkan oleh ULP,
         B.  Dilengknpi dengan keseluruhan jadwal seleksi,
         C.  Sudah disediakan         1          (satu) hari setelah pengumuman lelang atau setelah undangan dikeluarkan.
         D.  Dilengkapi dengan persyaratan teknis.

58.  Sesuai dengan ketentuan maka dokumen penilihan penyedia jasa konsultansi harus memenuhi hal-hal berikut, kecuali:
         A.   Disusun dan ditetapkan oleh ULP,
         B.   Memuat ketentuan tentang alih teknologi dari tenaga ahli ke pihak pengguna.
         C.   Mencantumkan Ketentuan tentang tata cara pembayaran,
         D.   Memuat data kualifikasi tenaga ahli yang akan ditugaskan.

59.   Terhadap penawaran yang mempunyai harga satuan timpang akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
         A.  Penawarannya digugurkan,
         B.  Penawarannya   dinyatakan   sah   karena   harga   satuan   timpang   tidak mempennaruhi evaluasi.
         C.  Penawarannya sah namun tidak ada penyesuain harga pada stuan itu.
         D.  Penawarannya sah. namun harga saluan tersebut harus dineguaiasi.

60.  Terkait  dongan  prinsip  transparansi.  maka  sebelum  pernbukaan  dokumen penawaran daftar peserta yang telah  mendaftar dan  mengambil dokumen
pengadaan:
         A.   Tidak boleh dibeikan. kecuali kepada asosinsi penyedrandan Kadin,
         B.   Tidak boleh diberikan/diberitahukan kepada siapa saja, kecuali kepada ULP,
         C.   Boleh diminta oleh pejaoat tinggi dari mana saja,
         D.   Boleh diberikan kepada wartawan dan LSM.

61.   Isisan kualifikasi yang tidak diperlukan pada dokumen kualifikasi pengadaan barang adalah:
         A.  Neraca perusahaan tahun terakhir
         B.  Nomor dan masa berlakunya izin usaha
         C.  Daftar tenaga ahli.
         D.  Daftar nama direksi dan pemilik (komisaris) perusahaan.

62.    Jumlah penyedia jasa konsultasi yang dimasukkan ke dalam daftar pendek yang menggunakan metode pemilihan seleksi umum sebanyak:
         A.  Antara satu (1) sampai dengan lima (5) penyedia jasa
         B.  Antara lima (5) sampai dengan tujuh (7) penyedia jasa
         C.  Sebanyak-banyaknya sepuluh (10) penyedia jasa
         D.  Sekurang-kurangnya tiga (3) penyedia jasa.

63.    Untuk menghitung nilai saat ini (present value) dari kontrak yang pernah diperoleh penyedia jasa diperhitungkan berdasarkan indeks BPS pada bulan saat terjadinya:
         A.  Serah terirna pekerjaan.
         B.  Berakhirnya masa pemeliharaan
         C.  Penandatanganan kontrak.
         D.  Pembayaran termin pertama.

64.    Apabila proses penulisan kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa dilakukan setelah yang bersangkutan memasukkan penawaran. maka metode yang dilakukan adalah :
         A.  Pengadaan langsung,
         B.  Pelelangan umum dengan prakualifikasi,
         C.  Pelelangan umum dengan pascakualifikasi.
         D.  Pelelangan terbatas.

65.    Besaran nominal Jaminan Penawaran ditetapkan oleh :
         A.  Pengguna Anggaran.
         B.  Pejabat Pembuat Komitmen.
         C.  ULP/Pejabat Pengadaan,
         D.  Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

66.    Wewenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa ada pada :
         A.  Penytjuna Anyyaran,
         B.  Pejabat Pembuat Komitmen.
         C.  Pejabat Pengadaan.
         D.  Bukan salah satu diatas.

67.    Panitia/Pejabat   yang   ditetapkan   oleh   Pengguna   Anggaran   dengan tugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan adalah :
         A.  Kuasa Pengguna Anggaran
         B.  Pejabat Pengadaan
         C.  Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan
         D.  Pejabat Pembuat Komitmen

68.    Kegiatan yang tidak tennasuk perencanaan pengadaan adalah sebacjai berikut:
         A.  Menyiapkan paket-paket pengadaan.
         B.  Membentuk Unit I layanan Pengadaan.
         C.  Melakukan pengumuman pengadaan/lelang; atau
         D.  Membuat jadwal pelaksanaan pengadaan.

69.   Karena Pemilu sudah sangat dekat, makam unit pengadaan KPU perlu segera merencanakan hal sebagai berikut:
         A.  Pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa
         B.  Penetapan metoda pemilihan serta jadwal pelaksanaan pengadaan
         C.  Mengundang penyedia untuk mengikuti pelelangan
         D.  Pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan

70.   Tahapan persiapan dalam pemilihan penyediaan barang/jasa tidak termasuk:
         A.  Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
         B.  Pemilihan system pengadaan.
         C.  Penetapan metode penilaian kualifikasi.
         D.  Penyusunan dokumen anggaran

71.   Pengadaan Barang/Jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
         A.  Terbuka.
         B.  Bersaing,
         C.  Adil / Tidak Diskriminatif,
         D.  Akuntable.

72.    Pada penyampaian dokumen dengan metode dua sampul, sampul yang pertama tidak dilak dan sampul yang kedua ukuran serta warna tidak sesuai dengan petunjuk di dalam dokumen pengadaan. Pada saat evaluasi administrasi
yang akan dilakukan oleh ULP adalah
         A. Kedua penawaran digugurkan.
         B.  Kedua penawaran tidak digugurkan.
         C.  Yang pertama (tidak dilak) gugur. sedangkan yang kedua tidal .yugur,
         D.  Yang kedua gugur, sedangkan yang pertama (tidak dilak) tidak gugur.

73.   Pengadaan barang atau jasa yang jenis dan kualitasnya pasti, seperti pembangunan gedung kantor 2 (dua) tingkat lebih tepat menggunakan metode
evaluasi:
         A.  Sistem nilai/angka.
         B.  Sistem biaya selama umur ekonomis.
         C.  Sistem pagu anggaran.
         D.  Sistem gugur.

74.   Dokumen kontrak dapat ditandatangani oleh kedua pihak apabiia:
         A.  Penyedia telah menyerahkan jaminan penawaran,
         B.  Penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan setelah menerima SPPBJ,
         C.  Pengumuman pemenang telah dilaksanakan’
         D.  Penyedia toiah menyetujui isi dokumen kontrak.

75.    Pelaksanaan    pekerjaan . swakelola    yang    dilaksanakan    oleh keiompok masyarakat dalam Perpres No.54/2010 diatur sebagai berikut
         A.  Pengadaan  barang  harus  dibeli  oleh  kelompok  masyarakat  dari  pasar setempat.
         B.  Pengadaan barang yang dilakukan oleh tokoh masyarakat diberikan kepada
kelompok masyarakat.
         C.  Penyaluran   dana   dari   Pejabat   Pembuat   Komitmen   kepada   kelompok
masyarakat,
         D.  Pejabat    pengadaannya   harus   PNS   dari   instansi   yang   memberikan
               pekerjaan.

76.    Dalam menetapkan persyararan Kualifikasi, Unit Layanan Pengadaan dilarang:
         A.  Mengurangi persyaratan kualiikasi yang ditetapkan dalam Perpres No.54 Tahun 2011 agar peserta semakin banyak,
         B.  Mensyaratkan peseria hanya berasal dari propinsi lokasi kegiatan,
         C.  Menambah persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Perpres No.54 Tahun 2011.
         D.  Menambah persyaratan kualiikasi berdasarkan ketentuan Undang-undang.

77.    Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, untuk pengadaan 15 mobil senilai Rp. 3 miliar dilakukan dengan :
         A.  Pelelangan umum
         B.  Pengadaan langsung
C.   Penunjukkan langsung
D.   Seleksi langsung

78.    Dalam Seleksi Sederhana :
         A.  KD diperlukan
         B.  pengumuman 2 hari
         C.  menggunakan prakualifikasi dengan lulus 3-5 penyedia
         D.  menggunakan prakualifikasi dengan lulus 5-7 penyedia

79.    Dalam pengadaan dengan sistem gugur dan penyampaian dokumen dengan satu sampul, penyedia yang memasukkan dokumen sebanyak  45 penyedia.  Panitia akan bekerja seperti berikut :
         A.  Memeriksa seluruh dokumen dari semua penyedia barang jasa dan menetapkan penyedia yang paling murah.
         B.  Memeriksa semua dokumen admintrasi dari semua penyedia, kemudian berlanjut ke dokumen teknis
         C.  Mencari  di dokumen harga, tiga penyedia barang yang paling murah
         D.  Melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran penyedia barang dan jasa, kemudian melakukan evaluasi minimal  3 penyedia  yang paling murah
80.    Dalam penjelasan lelang, para peserta mengusulkan bahwa pelaksanaan jasa konstruksi yang spesifikasinya sudah jelas agar   kontrak yang akan digunakan bentuk kontrak lumpsum sedangkan  dalam dokumen pemilihan tertulis kontrak harga satuan, sikap panitia :
         A.  Setuju dan dirubah dalam dokumen pemilihan
         B.  Setuju dan dibuatkan addendum dokumen pemilihan
         C.  Usulan peserta cukup ditampung dalam  berita acara
         D.  Dokumen pemilihan ketika sudah disampaikan di acara penjelasan sudah bersifat final.

10 soal (Soal No. 81 s.d. 90)
B. PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL :
Pilihlah 1 (satu) jawaban yang paling Saudara anggap benar dari 4 (empat) jawaban yang tersedia; a atau b atau c atau d
C.PENILAIAN JAWABAN :
Apabiia jawaban benar, mendapat nilai :     4 (empat)
Apabiia jawaban salah mendapat  nilai :     0 (nol)
Apabiia tidak dijawab, mendapat nilai    :     0 (nol)

81.   ULP di suatu kabupaten mendapat arahan dari bupati untuk memberikan daftar peserta pengadaan kepada pimpinan asosiasi. Kemudian ULP diminta bupati memenangkan salahsatu penyedia dengan alas an untuk membayar hutang pemerintah daerah kepada penyedia itu. Langkah apa sebaiknya yang diambil oleh ULP tersebut?
         A.  Meminta kompensasi dari penyedia yang dimenangkan,
         B.  Tidak melaksakan arahan dan menjelaskan bahwa hal itu melanggar
      peraturan yang berla
ku,
         C.  Sebagai staf yang baik akan melaksanakan arahan dari alasan. atau
         D.  Mengikuti arahan itu asal dibuat atau dipeintah secaa tertulis.

82.    Proyek pembangunan gedung hotel bertingkat 20 yang dilengkapi dengan fasilitas hotel berbintang 5 akan dilaksanakan di Kota Y. Hotel akan dibangun di lokasi strategis yang dapat dijangkau dari beberapa daerah. Persyaratan kualifikasi yang paling tepat untuk pekerjaan pembangunan antara lain:
         A.  Mempunyai KD minimal sama dengan HPS, mempunyai tenaga ahli dan peralatan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan.
         B.  Untuk penyedia yang berkonsorsium mempunyai KD gabun^an minimal sama dengan HPS, mempunyai tenaga ahli dan peralatan yang sesuai syarat.
         C.  Minimal mempunyai pongalarnan membangun gedung yang sama.
         D.  untuk perusahaan yang baru berdiri. mempunyai ijin usaha jasa Konstruksi.

83.   Anggota kelompok kerja ULP di suatu kabupaten mengundurkan diri karena dalam proses pengadaan harus mengikuti kemauan kepala dinas selaku Pengguna Anggaran yang menyimpang dari ketentuan Perpres No.54/2010. Bagaimana pendapat Anda terhadap kasus itu?
         A.  Akan menghambat pelaksanaan program dinas.
         B.  Tidak perlu mengundurkan diri karena yang bertanggung jawab adalah kepala dinas itu.
         C.  Keputusan itu tepat karena upaya kelompok kerja untuk mematuhi peraturan diabaikan oleh kepala dinas itu, atau
         D.  Sebagai anggola pokja ULP tidak perlu mengundurkan diri karena ULP tidak di bawah kepala dinas.

84.    Dinas pendidikan di Kalimantan Barat menyatukan 100 (seratus) paket pengadaan mebel dan alat peraga untuk digunakan di 500 (lima ratus) sekolah dasar diseluruh Kalimantan Barat menjadi 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai Rp3.000.000.000,00          (tiga milliar rupiah). Bagaimana pendapat Saudara atas
tindakan itu?
         A.  Menyatukan 100 paket menjadi 1 paket pengadaan dibenarkan,
         B.  Penyatuan paket  itu dibenarkan karena dinilai tidak rnerugikan   pengusaha kecil,
         C.  Penyatuan paket itu tidak dibenarkan karena melanggar Perpres No.54/2010,
         D.  Pemaketan tersebut dibenarkan karena dinilai etsien dan ekonomis.



Badan Diktat Provinsi A akan melakukan suatu kegiatan pelatihan penyuluhan petanian yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta selama 3 (tiga) hai kerja. Kegiatan itu direncanakan akan dilaksanakan dengan cara swakelola. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pelatihan telah ditetapkan oleh PPK. Dalam RAB terjapat beberapa subkegiatan, yaitu :
         1.   honor nara sumber           3 orang X 8 Jam X Rp300.000.00 = Rp7.200.000,00
         2.   honor panitia penyelenggara     7 orang X Rp500.000.00 = Rp3.500.000,00
         3.   transportasi peseta           100 orang X Rp300.000-00 = Rp30.000.000,OC
         4.   sewa tempat, akomodasi. dan konsumsi oeserta 1 paket X Rp120.000.000,00 = Rp120.000.000.OJ
         5.   Penggandaan mcdul pelatihan             100 pake- X Rp50.000.00 = Rp5.000.000.00
         6.   Tas dan perlengkapan pelatihan bagi peserta 100 paket X 7p100 000.00 - RpIO 000 000.00
Dari RAB kegiatan pelatihan itu. bagaimana perencanaan pengadaan barnnrj/|asa untuk kegiatan itu?
A.  Biaya honor dan transportasi dilaksanakan dengan cara swakelola, sedangkan sewa tempat, akomodasi, dan konsumsi peserta, penggandaan modul, pengadaan tas dan perlengkapan dilaksanakan dengan cara pelelangan umum,
B.  Biaya honor dan transportasi dilaksanakan dengan cara swakelola sedangkan sewa tempat, akomodasi, dan konsumsi peserta, penggandaan modul. Pengadaan tas  dan   perlengkapan dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung,
C.  Biaya honor dan transportasi dilaksanakan dengan cara swakelola. sedangkan sewa tempat, akomodasi. dan konsumsi dengan cara penunjukan langsung, paket penggandaan modul, seta paket pengadaan tas dan perlengkapan dilakukan dengan cara pengadaan langsung,
D.  Biaya honor dan transportasi. sewa tempat, akomodasi. dan konsumsi dengan cara penunjukan langsung. paket penggandaan modul, serta paket pengadaan tas dan perlengkapan dilakukan dengan car a pengadaan langsung.

85.    Pada survei pasar untuk penyusunan HPS pengadaan 50 jenis peralatan teknologi informasi (IT) ULP mendapatkan hasil survei pasar semuahargaperjenis peralatan mengalami kenaikan mencapai 50% (lima puluhpersen) dari harga yang ditetapkan dalam pagu anggaran karena peralatan itu semuanya diimpor sehingga terpengaruh fluktuasi nilai US$. Menurut Saudara tindakan yang paling benar dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:
         A.  Memutuskan untuk langsung melaksanakan proses pengadaan,
         B.  Meminta petunjuk kepada pimpinan instansinya,
      C.  Meminta kepada pengguna anggaran untuk menunda proses pelelangan dan merevisi dokumen anggaran untuk menambah dana atau merevisi volume/spesifikasi teknis peralatan itu,
      D.  Membatalkan proses pelelangan.

86.    Pemerintah Kabupaten antah berantah mempunyai kegiatan kajian dan penyusunan Master Plan pembangunan ekonomi daerah Universitas Negeri
         Insan Cendekia (UNIC) berminat melaksanakan kogiatan tersebut Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Pejabat yang berwenang
         A.  Menunjuk UNIC untuk melaksanakan kegiatan seoara swakelola dan     dibuat         kontrak antara PPK dengan UNIC sesuai dengan penawaran UNIC
         B.  Apabila UNIC setuju dengan Kerangka Acuan Kerja, Jadwal danRencana Anggaran Biaya kegiatan tersebut. dapat dibuat kontrak antara PPK denaan UNIC.
         C.  Melakukan proses seleksi dengan mengumumkan di surat kabar.
         D. menunjuk UNIC secara swakelola dengan menyesuaikan RAB dan Kerangka Acuan Kerja sesuai penawaran UNIC.
87.   Pengadaan obat untuk menjamin ketersediaan yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dilaksanakan dengan metode penilihan sebagai benkut:
         A.  Pelelangan terbatas dengan kontrak harga satuan setiap triwulan,
         B.  Penunjukan langsung dengan kontrak harga satuan,
         C.  Pelelangan umum dengan kontrak harga satuan setiap bulan sesuai dengan anggaran, atau
         D.  pelelangan umum dengan konirak harga satuan unluk setahun

88.    Pada proses pengadaan jasa konsultansi denga menggunakan metoda evaluasi kualitas dan biaya, proses negosiawsi dilakukan terhadap :
         a.   Biaya sewa kantor selama 13 bulan yang sesuai dengan ketetapan dalam dokumen seleksi.
         B.  Biaya perjalanan dengan pesawat udara yang menggunakan tiket pesawat Garuda
         c.   Billing Rate ( Biaya tenaga Ahli) yang tidak didukung dengan  Audit oleh Akuntan Publik
         d.   Harga Satuan Biaya lain0lain yang lebih rendah dari harga satuan pada Harga Perkiraan Sendiri ( HPS)

89.    Pada saat rapat penjelasan dokumen pengadaan untuk pembangunan gedung dewan seluruh peserta yang hadir dalam penjelasan mengusulkan kepada panitia untuk mengubah substansi dokumen pengadaan :
1.    Mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 300 (tiga ratus) hari kerja karena sebagian peserta menilai waktu pelaksanaan tersebut tidak memadai.
2.    Menambah persyaratan jaminan penawarannya harus dari Bank Umum.

Apa yang seharusnya dilakukan panitia pengadaan atas kedua usulan tersebut diatas ?
a.    Menyetujui semua usulan dan dituangkan dalam berita acara penjelasan.
b.    Menolak semua usulan peserta
c.    Menyetujui usulan pertama saja dan menolak usulan kedua, menuangkan usulan pertama tersebut dalam berita acara penjelasan, membuat addendum dokumen pelelangan atas perubahan tersebut dan disahkan oleh PPK.
d.    Menyetujui usulan pertama saja dan menolak usulan kedua, menuangkan usulan pertama tersebut dalam berita acara penjelasan, tanpa membuat addendum dokumen pelelangan atas perubahan tersebut.

90.    Dalam pengadaan jasa konsultan untuk pekerjaan penyusunan jurnal lingkungan hidup telah dilakukan negosiasi harga dengan calon pemenang pertama, harga satuan lebih tinggi dibandingkan HPS meskipun total penawarannya tidak melebihi pagu anggaran.Terhadap kasus tersebut, langkah berikutnya yg dilakukan panitia pengadan adalah :
         a.   Tetap menunjuk calon pemenang pertama walaupun negosiasi gagal.
         b.   Mengundang calon pemenag kedua sampai diperoleh kesepakatan harga yg sama dengan penawaran calon pemenang pertama.
         c.   Menegosiasikan dengan calon pemenang kedua dan kemudian di bandingkan dengan hasil negosiasi terhadap calon pemenang pertama, dan apabila masih lebih murah penawrannya dibandingkan dengan penawaran calon pemenang pertama maka keputusan hasil negosiasi dengan calon pemenang pertama di cabut.
         d.   Mengundang calon pemenang kedua untuk negosiasi sampai diperoleh harga satuan seluruh pekerjaan dibawah atau sama dengan HPS.

3 komentar: