Rabu, 11 Oktober 2017


SOAL LATIHAN
UJIAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TINGKAT DASAR
I.       TIPE SOAL BENAR/SALAH

1.     Sebelum batas waktu pemasukan penawaran, total HPS yang sudah tercantum
     dalam dokumen tidak dapat dilakukan perubahan

2.     Penyimpanan atas arsip dokumen spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan 
     Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak menjadi tugas ULP
  
3.       Pemilihan sistim pengadaan meliputi memilih dan menatapkan metode pemilihan
      penyedia barang/jasa, memilih dan menetapkan metode penyampaian dokumen 
      penawaran, memilih dan menetapkan metode evaluasi penawaran, memilih dan
      menetapkan HPS

4.     Semua perusahaan yang lulus dalam proses evaluasi prakualifikasi pengadaan jasa lainnya diundang untuk memasukkan penawaran

5.      Tahapan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa selalu didahului dengan
      prakualifikasi, agar yang memasukkan penawaran benar-benar penyedia barang/jasa
      yang profesional

6.      Pengadaan jasa konsultansi perorangan menggunakan dua sampul

7.     Evaluasi kualifikasi jasa konsultan badan usaha harus dilakukan dengan sistim nilai, termasuk dalam proses penunjukan langsung

8.      Apabila spesifikasi yang dibutuhkan banyak tersedia dipasar, maka untuk pelelangan, PPK dapat menetapkan spesifikasi berdasarkan satu produk saja

9.      Untuk pekerjaan penanganan darurat bencana alam yang dilakukan dengan
      penunjukan langsung, SPMK dapat diterbitkan meskipun penyedia pekerjaan
      konstruksi belum menyampaikan penawaran

10.  Harga satuan yang dibuat oleh Kepala Daerah dapat dijadikan HPS pada proses
      pengadaan yang diadakan dalam berbagai waktu di satu tahun anggaran
  
11.  Ketepatan paket-paket pekerjaan dengan lokasi dan kondisi lapangan harus dikaji ulang pada saat akan dilelangan

12.   Setiap pengadaan jasa konsultansi dengan metode penyampaian dua sampul
       dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, maka sebelum pembukaan sampul
      biaya harus dilakukan pengumuman peringkat teknis dengan masa sanggah 5 (lima) hari kerja

13.  Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen kualifikasi, penilaian kualifikasi dilakukan
      dengan 2 (dua) cara yaitu sistem gugur untuk pengadaan barang dan jasa lainnya
      serta sistim nilai untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi

14.  Untuk memperoleh penyedia barang/jasa yang berkinerja baik, maka metode 
      penilaian kualifikasi harus menggunakan prakualifikasi

15.  Pokja ULP tidak berwenang mengusulkan perubahan spesifikasi kepada PPK

16.  Kemampuan penyedia barang tidak dipengaruhi oleh banyaknya sisa kemampuan 
      paket pekerjaan (SKP)

17.  PPK dinas berwenang menegur ULP bila tidak melakukan pengelolaan arsip dari paket pelelangan yang dilimpahkan kepada ULP

18.  Spesifikasi teknis pengadaan 1.500 pasang pakaian seragam karyawan Setda Kota Harapan yang ditetapkan pada RPP tahun 2013 oleh PPK berdasarkan komposisi ukuran S, M, L, XL dan XXL dari jumlah karyawan yang ada

19.  Pemilihan Langsung tidak termasuk sistim pemilihan penyedia jasa pekerjaan 
      konstruksi

20.  PPK mengusulkan perubahan paket paket pekerjaan kepada PA/KPA karena menurut PPK ada beberapa paket pekerjaan yang belum tepat dilaksanakan saat ini

21.  Salah satu persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh penyedia ialah memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dengan nilai paling kurang sama dengan nilai paket pekerjaan yang akan dilelangkan

22.  Pekerjaan yang dalam RUP dicantumkan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan
     dengan swakelola tidak perlu dibahas dalam kaji ulang RUP

23.  Sistim pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa harus ditetapkan agar setiap dokumen sesuai dengan peruntukan dan klasifikasinya

24.  Dalam suatu pengumuman prakualifikasi seleksi umum jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualitas, ULP telah mencantumkan syarat pendidikan dan pengalaman minimal setiap tenaga ahli yang diperlukan dan merupakan tenaga ahli tetap dari perusahaan penyedia jasa konsultansi yang berminat

25.  Perencanaan pekerjaan perawatan saluran irigasi kwarter (irigasi sederhana) yang dilakukan swakelola oleh masyarakat petani pengguna air irigasi setempat, perencanaannya dibuat oleh PPK

II.       TIPE SOAL PILIHAN GANDA

26.  Berita acara evaluasi dokumen penawaran TIDAK memuat :
A.   Daftar penyedia barang/jasa yang tidak memasukkan penawaran
B.   Hasil evaluasi administrasi
C.   Hasil evaluasi teknis
D.   Nama dan tanda tangan pokja ULP

27.  Setelah dokumen standar di download dari website LKPP, hal hal yang harus
       dilakukan oleh pokja ULP antara lain ialah :
A.   Membuat gambar perencanaan pada pekerjaan konstruksi
B.   Menetapkan syarat-syarat umum kontrak
C.   Memasukkan spesifikasi barang yang telah ditetapkan PPK
D.   Menetapkan syarat-syarat umum dan khusus kontrak

28.  Jika setelah dilakukan musyawarah beberapa kali, Pokja ULP belum dapat
    memutuskan pemenang pelelangan untuk pekerjaan dengan nilai HPS Rp.5 miliar, maka langkah berikutnya yang paling tepat dilakukan Pokja ULP ialah :
A.     Menyerahkan penetapan pemenang lelang kepada Ketua ULP
B.     Menyerahkan penetapan pemenang lelang kepada PA/KPA
C.     Melakukan pemungutan suara diantara anggota Pokja ULP
D.     Membatalkan proses pelelangan dan melaporkan kepada PPK

   29.  Pada dokumen anggaran terdapat belanja untuk pengadaan konsultan senilai Rp600 
        juta. Namun, PA/KPA memutuskan agar pelaksanaan pengadaan dilakukan dalam 12
        paket masing-masing Rp50 juta sehingga dapat dilakukan pengadaan langsung. 
        Pernyataan yang benar berdasarkan hasil pengkajian ulang paket adalah:
A.     Pemaketan sudah benar sehingga tidak perlu usulan perubahan paket.
B.     Pemaketan sudah benar karena sesuai dengan kebijakan umum pengadaan yaitu memperbanyak paket untuk pengusaha kecil.
C.     Pemaketan salah karena berupaya untuk menghindari seleksi.
D.     Pemaketan sudah benar karena empercepat proses pengadaan.

30.  Untuk kontrak lump sum, apabila total harga penawaran yang ditulis dengan angka berbeda dari yang ditulis dengan huruf, maka:
A.     Penawaran terebut gugur.
B.     Penawaran tersebut diperbaiki.
C.     Penawaran tersebut dikembalikan.
D.     Harga penawaran yang diakui adalah harga penawaran yang ditulis dengan huruf selama banyinya jelas.

31.  Untuk SPK Jasa Konsultansi, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan :
A.     Sebelum tanggal penandatanganan SPK atau sebelum tanggal dikeluarkannya SPMK.
B.     Sebelum tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.
C.     Setelah tanggal penandatanganan SPK dan sebelum tanggal dikeluarkannya SPMK.
D.     Sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

32.   Yang BUKAN merupakan tahapan dalam kegaitan pemilihan penyedia barang/jasa ialah:
A.   Pengumuman pengadaan barang/jasa.
B.   Melaksanakan rapat penjelasan (aanwijzing).
C.   Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen.
D.   Pembukaan penawaran.
33.   Apabila dalam seleksi umum, semua peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik pertama dan kedua yang lulus ambang batas nilai teknis dan akan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka:
A.   Seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
B.   Seleksi dinyatakan gagal oleh PPK setelah mendapat laporan dari ULP.
C.   Seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari Pejabat Pengadaan.
D.   ULP memanggil peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik ketiga untuk dilakukan klarifikasi dan negosiasi.

34.   Yang TIDAK termasuk dalam uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ialah:
A.     Latar Belakang
B.     Maksud dan tujuan
C.     Sumber pendanaan
D.     Nilai HPS/OE

35.   Pada prinsipnya seleksi pengadaan jasa konsultansi badan usaha menggunakan metode penyampaian dokumen di bawah ini:
A.     Persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup dan disampaikan kepada ULP/Pejabat Pengadaan
B.     Persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan ke dalam sampul tertutup I, penawaran harga dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam satu sampul penutup dan disampaikan kepada ULP
C.     Persyaratan administrasi dimasukkan dalam sampul tertutup I, persyaratam teknis dan penawaran harga dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan II dimasukkan ke dalam satu sampul penutup dan disampaikan kepada ULP
D.     Persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dimasukkan ke dalam dua sampul tertutup dan disampaikan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.

36.   Penyedia jasa konsultansi pada saat penyelesaian pekerjaannya wajib enyerahkan laporan dan dokumen yang sesuai dengan ketentuan Kontrak. Pernyataan yang SALAH terkait kondisi diatas ialah:
A.     Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
B.     PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.
C.     PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilian laporan.
D.     Laporan dan dokumen tidak perlu mendapat persetujuan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

37.   Pada pelaksanaan seleksi umum metode evaluasi biaya terendah satu sampul, ULP memberitahukan penetapan peringkat teknis kepada seluruh peserta, serta mengumumkannya:
A.     Di koran nasional dan lokal serta ditempel apan pengumuman resmi untuk masyarakat.
B.     Di papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
C.     Di website K/L/Pemerintah Daerah/I masing-masing dan ditempel papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
D.     Di website K/L/Pemerintah Daerah/I masing-masing dan di koran nasional/lokal.

38.   Apabila setelah ditundanya pembukaan dokumen enawaran, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebegai saksi, maka:
A.     Pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menggunakan 1 (satu) saksi peserta.
B.     Pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan dari ULP.
C.     Pembukaan Dokumen Penawaran ditunda dan mengundang kembali peserta untuk menghadirinya.
D.     Pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.

39.   Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atau menerima penyerahan pekerjaan:
A.     Sesuai hasil pekerjaan yang diserahkan Penyedia.
B.     Sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan menurut ketentuan Kontrak.
C.     Setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
D.     Setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh PA/KPA.

40.   Agar lampiran kontrak dapat mengikat, pernyataan manakah yang paling tepat?
A.     Lampiran-lampiran kontrak harus disebut secara tegas dalam isi perjnajian dan dinyatakan dalam isi kontrak, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
B.     Dalam pembuatan kontrak, hampir semua data baik pada proses prakualifikasi maupun pelelangan harus dilampirkan dalam kontrak.
C.     Dalam standar dokumen lelang/kontrak, analisis harga satuan dan instruksi kepada para penawar tetap menjadi lampiran kontrak.
D.     Semua lampiran dalam kontrak mengikat, yang penting dibundel jadi satu dengan kontraknya.

41.   Dalam pengumuman pengadaan barang/jasa, selain tercantum nilai total HPS, juga memuat:
A.     Rincian Nilai HPS.
B.     Persyaratan penyedia.
C.     Nilai jaminan pelaksanaan.
D.     Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
42.  Apabila dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) terdapat hal/ketentuan baru atau perubahan penting terkait metode pemilihan penyedia yang perlu ditampung, maka:
A.     ULP melaporkan ke PPK untuk mendapat persetujuan.
B.     ULP melaporkan ke PA/KPA untuk mendapat persetujuan.
C.     ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
D.     ULP merevisi Dokumen Pengadaan.

43.   Dalam pengumuman seleksi dilarang mencantumkan persyaratan bahwa:
A.     Penawaran harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian.
B.     Pendaftar harus direktur utama/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian.
C.     Penyedia harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi seleksi.
D.     Penyedia memiliki kualifikasi tertentu.

44.  Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan setaiap triwulan disampaikan oleh:
A.     Pejabat Pembuat Komitmen kepada PA/KPA.
B.     ULP kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
C.     Pejebat Penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
D.     Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kepada PA/KPA.

45.  Biaya langsung personel (remuneration) yang ditetapkan dalam HPS didasarkan pada:
A.     Harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
B.     Standar satuan harga yang ditetapkan oleh kepala daerah.
C.     Harga pasar gaji dasar yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang usaha jasa konsultansi.
D.     Harga satuan sejenis yang ditetapkan oleh direksi BUMN.

46.  Dalam pemberian penjelasan dokumen pemilihan, apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka:
A.     Pemberian penjelasan dokumen pemilihan dinyatakan batal dan akan diulang.
B.     Pemberian penjelasan ditunda selama 2 (dua) jam.
C.     BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) saksi diluar peserta.
D.     BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.

47.  Pemaketan pengadaan jasa konsutlansi berikut yang diperbolehkan adalah:
A.     Menyatukan/memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi, sedangkan pekerjaan tersebut lebih efisien jika dilakukan pada lokasi masing-masing.
B.     Menyatukan/menggabungkan beberapa paket yang jika dipisah dapat dilaksanakan usaha kecil.
C.     Memecah pengadaan jasa konsultansi menjadi beberapa paket namun tetap dilaksanakan dengan seleksi umum.
D.     Memecah pengadaan jasa konsultansi menjadi beberapa paket yang dilaksanakan dengan pengadaan langsung.

48.  Berita acara pembukaan penawaran sampul I pada seleksi umum dengan metode evaluasi kualitasn dan biaya ditandatangani pada tanggal pembuatan berita acara oleh:
A.     Wakil anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
B.     Anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
C.     Seluruh anggota pokja ULP dan seluruh peserta yang hadir.
D.     Wakil anggota pokja ULP dan 2 (dua) saksi yang ditunjuk oleh ULP.

49.   Pihak yang berwenang/dapat menandtangani kontrak atas nama penyedia jasa konsultansi ialah:
A.     Direksi, meskipun namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
B.     Direksi yang disebutkan namanya dalam Perubahan Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang belum didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
C.     Direktur Utama, meskipun namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
D.     Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris yang telah dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

50.   Perwakilan peserta yang ahdir pada saat pemberian penjelasan:
A.     Menunjukkan surat kuasa dari pimpinan perusahaan.
B.     Menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
C.     Menunjukkan tanda pendaftaran keikutsertaan.
D.     Menunjukkan dokumen asli badan usaha.

51.   Jika suatu kegiatan swakelola memerlukan tenaga ahli perorangan, maka dalam rencana anggaran biaya RAB:
A.     Memasukkan gaji tenaga ahli perorangan dalam batas pagu anggaran.
B.     Tidak perlu memasukkan gaji tenaga ahli perorangan karena pengadaan tenaga ahli bukan ruang lingkup swakelola.
C.     Memasukkan gaji tenaga ahli perorangan meskipun melebihi batas pagu anggaran.
D.     Tidak perlu memasukkan gaji tenaga ahli perorangan meskipun telah dialokasikan dalam dokumen anggaran.

52.   Berita acara hasil seleksi (BAHS) dengan metode 2 (dua) sampul merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang dua pertiga dari jumlah anggota pokja ULP. Pernyataan yang tepat tentang BAHS ialah:
A.     BAHS bersifat rahasia sampai dengan penunjukan penyedia jasa konsultansi.
B.     BAHS tidak bersifat rahasia.
C.     BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan kontrak jasa konsultansi.
D.     BAHS bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang seleksi jasa konsultansi.

53. Dalam pekerjaan swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat bila ada pengadaan barang/jasa oleh penyedia maka dilakukan oleh:
A.     Kelompok kerja di Unit Layanan Pengadaan.
B.     Pejabat Pengadaan.
C.     Kelompok Masyarakat sendiri.
D.     Dilakukan oleh kelompok masyarakat dan harus memiliki sertifikasi pengadaan.

54.   Dalam persiapan pelaksanaan konstrak jasa konsultansi badan usaha, PPK bersama-sama dengan penyedia dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksanaan detail kondisi lapangan. Apabila dalam pemeriksanaan lapangan ternyata berbeda dengan dokumen penggadaan dan akan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka:
A.     Perubahannya harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
B.     Kontrak dinyatakan batal dan dilakukan seleksi ulang.
C.     Kontrak diganti dengan kontrak yang baru yang sesuai dengan kondisi lapangan.
D.     Kontrak dilaksanakan tanpa memperhatikan perbedaan kondisi lapangan.
55.  Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran harus:
A.     Menunjukkan Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan.
B.     Menunjukkan Dokumen asli perusahaan.
C.     Menunjukkan tanda pengenal dan surat penugasan kepada ULP.
D.     Menunjukkan tanda daftar keikutsertaan.

56.  Pekerjaan pembangunan kompleks gedung kantor baru senilai Rp18,5 miliar dapat dipaketkan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
A.     Dipecah enjadi paket pengadaan material dan pemasangan.
B.     Dipecah menjadi beberapa paket antara lantai pertama danegan lantai kedua.
C.     Dipecah menjadi paket untuk usaha kecil semua.
D.     Dipecah menjadi beberapa paket antara lain gedung utama, pagar dan gerbang, jalan masuk dan areal parkir.

57.  Dokumen kualifikasi adalah:
A.     Dokumen yang dibuat oleh peneydia barang/jasa untuk menggambarkan profil perusahaannya.
B.     Dokumen yang dibuat oleh penyedia barang/jasa untuk menawarkan barang/jasa.
C.     Dokumen yang disusun oleh ULP untuk menilai kualaifikasi penyedia barang/jasa.
D.     Dokumen yang disusun oleh ULP bagi penyedia barang/jasa untuk menyiapkan penawaran.

58.  Spesifikasi yang tidak diperbolehkan untuk digunakan pada pengadaan alat kesehatan dengan nilai Rp9 miliar, ialah:
A.     Menetapkan spesifikasi teknis minimal.
B.     Memberi kesempatan kepada semua produk yang bagus.
C.     Memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).
D.     Mengarah kepada spesifikasi tertentu yang sesuai dengan keinginan dokter pemakai/pengguna.

59.  Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta antara lain mengenai:
A.     Kerangka Acuan Kerja, metode pemilihan, cara penyampaian Dokumen Penawaran, dan harga satuan dalam HPS.
B.     Jenis kontrak yang akan digunakan, pagu anggaran, dan ketentuan tentang penyesuaian harga.
C.     Jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran, metode dan tata cara evaluasi, rincian HPS, dan hal-hal lain yang menggugurkan penawaran.
D.     Kerangka Acuan Kerja, jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran, metode dan tata cara evaluasi, dan hal-hal yang menggugurkan penawaran.

60.  Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuan dalam Kontrak, Penyedia barang/Jasa menagjukan permintaan secara tertulis untuk penyerahan pekerjaan kepada:
A.     Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
B.     ULP.
C.     PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
D.     PA/KPA melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

61.  Dalam dokumen pengadaan, besaran nominal jaminan penawaran ditetapkan oleh PPK. Pernyataan berikut yang sesuai adalah:
A.     Dokumen tersebut sudah benar.
B.     Dokumen tersebut salah dan harus diperbaiki, seharusnya yang menetapkan nominal jaminan tersebut adalah ULP.
C.     Dokumen tersebut salah dan harus diperbaiki, seharusnya yang menetapkan nominal jaminan adalah PA/KPA.
D.     Dokumen tersebut sudah benar, tetapi seharusnya ditandatangani pula oleh ULP.

62.  Pada Seleksi Umum Metode evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul, ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Biaya. Untuk hasil evaluasi teknis sekurang-kurangnya memuat:
A.     Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai terendah.
B.     Nilai evaluasi administrasi, teknis, dan biaya diurutkan mulai dari nilai tertinggi.
C.     Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi serta ambang batas nilai teknis.
D.     Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai terendah serta ambang batas nilai teknis.

63.  Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui pelelangan, metode peilihan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:
A.     Pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung.
B.     Pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, dan pengadaan langsung.
C.     Pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.
D.     Pelelangan, sayembara, dan kontes.

64.  Ketetapan waktu penetapan pemenang jasa konsultansi dengan menggunakan metode pemilihan seleksi umum ialah:
A.     Paling lama 5 hari kerja.
B.     Paling lama 3 hari kerja.
C.     Paling lama 1 hari kerja.
D.     Diserahkan sepenuhnya kepada ULP.

65.  Salah satu tahapan proses pemilihan peneydia yang ketentuan waktunya diserahkan sepenuhnya kepada ULP ialah:
A.     Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.
B.     Batas akhir pemasukan kualifikasi.
C.     Evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga).
D.     Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi.

66.  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan HPS pada pengadaan barang/jasa ialah:
A.     Spesifikasi, jumlah barang dan level penyedia, potongan harga, PPN dan PPh.
B.     Spesifikasi, jumlah barang dan level penyedia, potongan harga, biaya-biaya lainnya dan PPN.
C.     Spesifikasi, jumlah barang dan level penyedia, biaya-biaya lainnya, PPN dan PPh.
D.     Spesifikasi, jumlah barang dan level penyedia, potongan harga dan PPh.

67.  Pekerjaan pembangunan gedung puskesma rawat inap yang memiliki 10 (sepuluh) ruangan dengan nilai total anggaran Rp7 miliar, maka:
A.     Pengadaan dibagi menjadi lima paket dengan nilai masing-masing paket Rp1,4 miliar agar dapat dilaksanakan oleh usaha kecil setempat.
B.     Pekerjaan dilelangkan dalam satu paket pekerjaan.
C.     Dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
D.     Tidak ada jawaban yang benar.

68.  Pengadaan pekerjaan konstruksi yang harus melalui klarifikasi dan negosiasi ialah:
A.     Pelelangan umum.
B.     Pemilihan langsung.
C.     Pelelangan terbatas.
D.     Penunjukan langsung.

69.  Ketentuan subkonrak untuk pekerjaan nonkecil ialah:
A.     Penyedia wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya kepada usaha kecil.
B.     Dalam melakukan penagihan, penyedia tidak perlu melampirkan bukti pembayaran kepada subkontraktor.
C.     Penyedia dapat mensubkontrakkan sebagaian pekerjaan utama.
D.     Penyedia tidak bertanggung jawab atas pekerjaan subkontraktor.

70.   ULP menyampaikan BAHS kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). SPPBJ harus diterbitkan oleh PPK:
A.     Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.
B.     Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.
C.     Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.
D.     Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.

71.  Apabila ULP mendapat tugas untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi yang kompleks, maka etode pemilihan, metode evaluasi, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai untuk pekerjaan tersebut di atas adalah:
A.     Pelelangan umum pascakualifikasi, sisitem gugur, dan satu sampul.
B.     Pelelangan umum prakualifikasi, sistem gugur, dan satu sampul.
C.     Pelelangan terbatas, prakualifikasi, sistem nilai, dan dua sampul.
D.     Pelelangan umum, prakualifikasi, sistem nilai, dan dua tahap.

72.  Dalam pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dapat diterima 100% apabila:
A.     Pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh perseratus).
B.     Pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus).
C.     Pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
D.     Pekerjaan telah mencapai 100% (seratus perseratus).
73.  Tindakan yang harus diakukan oleh Pokja ULP apabila dalam dokumen anggaran tidak tersedia biaya pendukung pelelangan ialah:
A.     Tetap melakukan pelelangan umum.
B.     Pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung.
C.     Tetap melakukan pengadaan dengan cara pengadaan langsung.
D.     Mengusulkan revisi dokumen enggaran kepada PPK untuk mengalokasikan biaya pendukung pengadaan.

74.  Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, metode dua tahap tidak dapat digunakan untuk:
A.     Pekerjaan yang nilainya di atas Rp100 miliar.
B.     Pemenuhan kriteria kinerja teetentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya.
C.     Pekerjaan dengan beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda.
D.     Pekerjaan yang tidak kompleks.

75.   Yang TIDAK termasuk dalam evaluasi penawaran ialah:
A.     Evaluasi kualifikasi.
B.     Evaluasi administrasi.
C.     Evaluasi teknis.
D.     Evaluasi harga.
76.  Susunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa dituangkan dalam dokumen rencana pemilihan yang berada dalam kewenangan:
A.     Pejabat Pengadaan.
B.     Pejabat Pembuat Komitmen.
C.     Unit Layanan Pengadaan.
D.     Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

77.  Yang termasuk jenis kontrak berdasarkan sumber pendanaan ialah:
A.     Kontrak lump sum.
B.     Kontrak terintegrasi.
C.     Kontrak payung.
D.     Kontrak tahun jamak.

78.  Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PA/KPA memutuskan, dengan ketentuan:
A.     Apabila PA/KPA sependaat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang dan PA/KPA mengeluarkan SPPBJ.
B.     Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat finas, dan PA/KPA memerintahkan ULP untuk engeluarkan SPPBJ.
C.     Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan penunjukan langsung untuk mempercepat proses pengadaan.
D.     Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau seleksi dinyatakan gagal.

79.  Pemberian penjelasan isi Dokumen Pemilihan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). Pernyataan yang benar terkait dengan BAPP ialah:
A.     BAPP merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan dan harus ditandatangani ULP.
B.     BAPP bulan merupakan bagian dari dokumen pemilihan, kecuali terdapat perubahan yang penting atau ketentuan baru.
C.     BAPP tidak perlu dibuat jika tidak terdapat perubahan yang penting atau ketentuan baru.
D.     Jika terdapat perubahan penting atau ketentuan baru, maka ketentuan dalam BAPP yang berlaku meskipn tidak ada adendum dokumen pemilihan.

80.  Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa dibuat berdasarkan:
A.     Rancangan kontrak.
B.     Dokumen kualifikasi yang disusun oleh kelompok kerja ULP.
C.     Dokumen penawaran penyedia barang/jasa yang menang.
D.     Berita acara pembukaan penawaran.

III.       TIPE SOAL KASUS

81.  Dalam seleksi jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualaitas, ULP harus melaksanakan proses kualifikasi. Dalam hal pembuktian kualifikasi terhadap para perusahaan konsultan yang telah mengambil dokumen prakualifikasi anggota Pokja ULP berbeda pendapat. Mana di antara empat pendapat di bawah ini yang benar?
A.     Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan cadangan calon pemenang.
B.     Pembutkian kualifikasi dilakukan hanya terhadap calon pemenang.
C.     Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap seluruh peserta yang mengikuti proses prakualifikasi.
D.     Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam daftar pendek.

82.  Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai acuan oleh dua pihak dalam
    pelaksanaan kontrak sering tidak dibuat, sehingga jadwal yang dipakai ialah jadwal penawaran yang mungkin tidak sesuai lagi. Maka perlu diingatkan kepada penyedia bahwa nantiny akan dibuat jadwal yang disepakati setelah tanda tangan kontrak. Jadwal ini yang nantinya digunakan untuk menilai pekerjaan dilaksanakan terlambat atau tidak. Kalau terjadi demikian, manakah jawaban yang paling tepat?
A.     Jadwal awal mengikat, karena sesuai penawaran.
B.     Jadwal yang disepakati setelah tanda tangan kontrak mengikat, selama tidak melampaui batas waktu penyerahan.
C.     Boleh menggunakan jadwal awal ataupun menggunakan jadwal yang disepakati.
D.     Akan dibuat jadwal baru oleh penyedia.

83. ULP mensyaratkan yang mendaftar ialah direktur utama/yang menerima kuasa dan
      tercantum dalam akta pendirian perusahaan karena terkait dengan tanda tangan 
      pakta integritas. Manakah pernyataan yang tepat terkait masalah tersebut?
A.     Persyaratan tidak tepat karena dalam Perpres 70/2012 yang mendaftar bisa setiap pegawai perusahaan yang bersangkutan dengan membawa surat pengantar dan bukti identitas diri.
B.     Persyaratan tersebut harus dicantumkan karena yang bertanggung jawab ialah dirut/pimpinan agar tidak melalui calo/broker.
C.     Persyaratan pendaftaran harus dilakukan oleh dirut/pimpinan karena sekaligus menandatangani pakta integritas.
D.     Persyaratan pendaftaran harus dilakukan oleh dirut/pimpinan karena pendaftara adalah mutlak dan untuk mencegah agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

84.  Suatu ULP mengevaluasi penawaran jasa konsultansi dengan metode seleksi umum dan sistem evaluasi kualitas. Hasil evaluasi teknis ialah sebagai berikut:
·      PT A nilai teknis 89,75
·      PT B nilai teknis 84,76
·      PT C nilai teknis 87,98
·      PT D nilai teknis 79, 43
Batas ambang kelulusan 75,00 PT A dan PT C mengusulkan personel yang sama untuk suatu posisi tertentu. Apa yang harus dilakukan oleh ULP?
A.     Membuka penawaran harga PT A.
B.     Membuka penawaran harga PT B.
C.     Menggugurkan penawaran PT A dan PT C.
D.     Meminta agar PT A mengganti personel yang sama dengan PT C.
85.Pengumuman pemenang suatu pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan metode evaluasi sistem gugur harus dilaksanakan melalui cara dan pemuatan informasi penting tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, mana pengumuman yang benar di antara empat contoh di bawah ini?
A.     ULP mengirim surat peberitahuan kepada penyedia dengan nilai teknis tertinggi dan emberitahukan nilai yang diperolehnya.
B.     ULP mengumumkan di website kabupaten tersebut dengan mencantumkan nilai seluruh penyedia barang yang lulus evaluasi administrasi.
C.     ULP mengumumkan di website kabupaten tersebut dan papan pengumuman 
    dengan menvantumkan nama dan harga penawaran atau penawaran terkoreksi penyedia.
D.     ULP mengirim surat pemberitahuan pemenang kepada penyedia yang
      menawarkan harga terendah.
8     86. Bila terjadi keadaan kahar yang enyebabkan penundaan waktu dan tempat pemasukan 
            penawaran maka Pokja ULP bertugas:
A.     Menyampaikan adendum dokumen pengadaan (perubahan waktu dan tempat)
      kepada seluruh peserta.
B.     Menyampaikan lewat surat perubahan tersebut kepada seluruh peserta.
C.     Menyampaikan secara lisan perubahan tersebut kepada seluruh peserta.
D.     Membuat berita aara keadaan kahar.

87.  Surat penawaran dari peserta yang setelah koreksi aritmatik nilai penawarannya terendah, ditandatangani oleh direktur keiangan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan ataupun perubahannya. Tindakan yang seharusnya dilakukan ULP ialah:
A.     Menggugurkan peserta tersebut.
B.     Melanjutkan proses pada tahap berikutnya karena harga penawaran dari 
      penyedia barang/jasa tersebut paling menguntungkan keuangan negara.
C.     Meminta untuk mengubah akta pendirian perusahaan dan 
      memasukkan/menambahkan nama direktur keuangan tersebut.
D.     Meminta untuk mengganti surat penawaran baru yang ditandatangani oleh
      direktur utama yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

88.  Batas akhir waktu pemasukan penawaran diundur hanya dengan surat pemberitahuan ULP yang meminta kesepakatan dengan peserta mengenai pengunduran waktu pemasukan penawaran karena alasan tertentu. Apa pendapat Anda tentang hal ini?
A.     Pengunduran pemasukan penawaran cukup diberitahukan melalui papan
      pengumuman resmi.
B.     Pengunduran pemasukan penawaran harus ada alasan yang kuat, diberitahukan kepada semua eserta yang mendaftar, dan dibuat dalam adendum dokumen pengadaan.
C.     Pengunduran waktu yang penting dirumuskan menjelang pembukaan penawaran dan bisa diumumkan melalui telepon.
D.     Pengunduran waktu harus sudah diterima kepada peserta sebelum jam
      pembukaan dan ada tanda terima.

89.  Dalam rangka pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila satu penyedia barang/jasa memasukkan dokumen penawaran ternyata tidak melampirkan dokumen kualifikasi yang telah diisi lengkap, terhadap penyedia barang/jasa:
A.     Diminta melengkapi kekurangan dokumen.
B.     Diminta memasukkan penawaran ulang.
C.     Dilanjutkan proses pada tahap berikutnya.
D.     Digugurkan dalam proses evaluasi.

90.  Pada setiap metode pemilihan yang tidak melalui kompetisi seperti penunjukan langsung atau pengadaan langsung yang memungkinkan dilakukannya negosiasi harga, seringkali harga yang akhirnya disepakati dapat lebih rendah daripada yang melalui kompetisi/pelelangan yang diikuti oleh penyedia barang/jasa dengan jumlah yang tidak cukup banyak, yang tidak jarang harga penawaran terendahnya sangat mendekati HPS, dan dalam hal ini, tidak boleh dinegosiasi. Melihat kenyataan ini seorang bupati merencanakan pembangunan jembatan besar dengan HPS sebesar Rp28 miliar dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Terhadap rencana tersebut ada empat saran yang diajukan oleh ULP dan pilihlah saran terbaik berkaitan dengan filosofi pelelangan!
A.     Menyetujui usul bupati untuk melakukan proses pengadaan dengan cara
    penunjukan langsung agar dapat dinegosiasi sehingga harga kontraknya lebih murah.
B.     Tidak menyetujui usul bupati tersebut dengan menjelaskan bahwa melakukan 
    penunjukan langsung untuk pekerjaan dengan nilai HPS lebih dari Rp100 juta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Perpres No. 54/2010 dan perubahannya, sehingga dapat merupakan temuan pemeriksa.
C.     Tidak menyetujui usul bupati tersebut dengan menjelaskan bahwa menurut Perpres No. 54/2010 dan perubahannya, pekerjaan dengan nilai di atas Rp200 juta harus melalui pelelangan umum.
D.     Tidak menyetujui usul bupati tersebut dengan menjelaskan agar membuat
     perencanaan pelelangan umum yang memberikan waktu yang cukup bagi calon penawar, tidak membuat syarat administratif yang membatasi keikutsertaan penyedia barang/jasa dari seluruh Indonesia, dan mengingatkan para penyedia barang/jasa tentang persaingan sehat sebagaimana dijelaskan dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar