BAGIAN I
BENAR/SALAH
1. Pejabat Pengadaan dalam menyusun persyaratan
kualifikasi penyedia barang/jasa dalam pelelangan sederhana tidak perlu
mempertimbangkan lingkup, besaran dan sifat paket pekerjaan. S
2. Pada metoda pemilihan/penunjukan langsung, biaya administrasi
pengadaan, termasuk honorarium ULP/PP dapat diambil dari biaya paket pekerjaan
yang akan dilakukan. S
3. Untuk memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan
dengan baik, maka dalam dokumen pelelangan terbatas dapat disyaratkan bahwa
penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan sejenis. B
4. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi atau jasa
lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 100 jt paling cocok
menggunakan metoda evaluasi penawaran sistim gugur. B
5. Dalam melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi
dengan pemilihan langsung, ULP harus menyiapkan juga dokumen prakualifikasi. S
6. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi perlu diketahui oleh Pengguna Anggaran
dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. B
7.
Jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi pelelangan umum
sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia. B
8. Agar peserta banyak yang mendaftar, maka
pengumuman pelelangan dimuat di surat kabar yang beroplah besar walaupun bukan
surat kabar resmi. S
9. Untuk pengadaan barang, jenis mata uang pembayaran
dalam HPS bisa berbeda dengan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
pada dokumen penawaran barang/jasa. S
10. Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan yang
sepenuhnya sama dengan Pengguna Anggaran. B
11. Pada seleksi sederhana, HPS digunakan sebagai
acuan dalam negosiasi penawaran penyedia barang/jasa. S
12. Jaminan penawaran yang diberikan oleh calon
penyedia pekerjaan konstruksi ditetapkan harus diterbitkan oleh Bank Umum dan
mudah dicairkan, asal memenuhi persyaratan tertentu. S
13. Ketika menyusun jadwal, ULP harus memberikan waktu
yang cukup kepada penyedia barang/jasa agar terdapat persaingan yang
seluas-luasnya. B
14. Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah yang
sebagian dananya berasal dari Pinjaman Dalam Negeri tidak harus dilaksanakan
sesuai Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. S
15. Pengumuman pelelangan dicantumkan di papan
pengumuman resmi unit kerja 1 (satu) hari sebelum batas akhir pengambilan
dokumen pascakualifikasi pelelangan sederhana. S
16. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa disebut Kuasa Pengguna Anggaran. S
17. Pekerjaan pengadaan perlengkapan kantor yang
terdiri dari pengadaan mebel, komputer dan kendaraan roda dua, dapat dibuat
dalam 3 (tiga) paket meskipun setiap paket bernilai Rp. 40 jt an, karena hal
ini tidak termasuk pemecahan paket untuk menghindari pelelangan. B
18. Pada pelaksanaan kegiatan swakelola, jika
diperlukan pengadaan barang/jasa, maka pengadaannya dilakukan dengan metoda penunjukan
langsung. S
19. Salah satu syarat agar dapat melaksanakan
pekerjaan swakelola, adalah sebagian besar personil yang akan menangani
pekerjaan ini harus berasal dari unit kerja yang bersangkutan. B
20. Dengan alasan dokumen anggaran belum disahkan dan
waktu yang mendesak, Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan ikatan perjanjian
dengan salah satu penyedia barang/jasa untuk mengejar akhir tahun anggaran. S
21. Kriteria lingkup kegiatan dan jenis pekerjaan yang
dapat diusulkan melalui swakelola adalah bila ditinjau dari sisi biaya tidak
melebihi Rp. 100 juta, memerlukan teknologi yang sederhana dan harus mendapat
persetujuan dari Pengguna Anggaran . S
22. Konsultan perencana pekerjaan konstruksi yang
kompleks tidak diperbolehkan merangkap sebagai konsultan pengawas dengan
pertimbangan melanggar prinsip pengadaan.B
23. Ketika menyusun HPS, Unit Layanan Pengadaan harus
membatasi keuntungan yang akan diberikan kepada penyedia barang/jasa.S
24. Hasil amandemen dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa disampaikan hanya kepada penyedia barang/jasa yang menghadiri acara
pemberian penjelasan (aanwijzing). S
25. Metoda evaluasi sistim nilai adalah metoda
evaluasi yang memungkinkan terhindarnya pengadaan barang yang tidak berkualitas
meskipun harganya murah.B
BAGIAN II
PILIHAN GANDA
26. Mana pernyataan yang salah tentang dokumen
penilaian kualifikasi dibawah ini :
A. Agar diperoleh penyedia barang/jasa yang
benar-benar berkualitas, maka pada pelelangan dengan sistim prakualifikasi
seluruh data kualifikasi penyedia barang/jasa yang telah memasukkan dokumen
kualifikasi harus dievaluasi.
B. Pada pengadaan pekerjaan konstruksi
dengan metoda pemilihan langsung, evaluasi dokumen kualifikasi hanya dilakukan
terhadap 3 (tiga) penawaran terendah terkoreksi.
C. Dalam rangka memperoleh penyedia barang/jasa yang
berkualitas, maka seluruh dokumen kualifikasi penyedia barang/jasa dalam suatu
proses pelelangan dengan sistim pascakualifikasi harus dievaluasi, atau
D. Pada pengadaan barang dengan metoda pemilihan
langsung semua dokumen kualifikasi yang telah disampaikan oleh penyedia
barang/jasa harus dievaluasi.
27. Terhadap penawaran yang mempunyai harga satuan
timpang akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :
A.
Penawarannya
digugurkan.
B.
Penawarannya
dinyatakan sah karena harga satuan timpang tidak mempengaruhi evaluasi.
C.
Penawarannya sah, namun tidak ada penyesuaian harga pada
harga satuan itu.
D.
Penawarannya
sah, namun harga satuan tersebut harus dinegosiasi.
28.
Mana
pernyataan yang benar tentang dokumen pemilihan jasa konsultansi badan usaha
dibawah ini ;
A. Dokumen pemilihan jasa konsultansi sekurang-kurangnya memuat undangan
kepada para penyedia, petunjuk kepada para penyedia, syarat-syarat umum
kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, bentuk surat penawaran, bentuk surat
perjanjian kontrak, bentuk surat jaminan penawaran, bentuk jaminan pelaksanaan, specifikasi teknis dan
gambar.
B.
Dokumen
pemilihan jasa konsultansi sekurang-kurangnya memuat undangan kepada para
penyedia, petunjuk bagi para penyedia, syarat umum kontrak, syarat-syarat
khusus kontrak, bentuk surat
perjanjian kontrak, bentuk jaminan penawaran, specifikasi teknis dan gambar.
C.
Dokumen
pemilihan jasa konsultansi sekurang-kurangnya memuat undangan kepada para
penyedia, petunjuk bagi para penyedia, syarat-syarat umum kontrak,
syarat-syarat khusus kontrak dan kerangka acuan kerja,
atau.
D.
Dokumen
pemilihan jasa konsultansi sekurang-kurangnya memuat undangan kepada para
penyedia, instruksi kepada penyedia, kerangka acuan kerja, rancangan kontrak,
bentuk surat penawaran dan contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
29. Seleksi jasa konsultansi dinyatakan gagal apabila
:
A. Hanya 1(satu) yang lulus administrasi dan nilai
ambang batas (passing grade).
B. Yang lulus prakualifikasi kurang dari 5
(lima) peserta pada seleksi umum.
C. Hanya 1 (satu) yang mengikuti proses penunjukan
langsung.
D.
Yang
memasukkan penawaran pada seleksi langsung hanya 3 (tiga) peserta.
30.
Pelaksanaan
metoda pemilihan langsung wajib dilakukan dengan cara :
A.
Kualifikasi.
B.
Pascakualifikasi.
C.
Prakualifikasi,
atau.
D.
Postkualifikasi.
31.
Surat penawaran berikut tidak dapat digugurkan, jika :
A.
Tidak
bermeterai.
B.
Ditandatangani
oleh Staf perusahaan.
C.
Tidak diberi
tanggal pada meterainya.
D. Ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan.
32. Kegiatan yang tidak termasuk perencanaan pengadaan
adalah sebagai berikut :
A.
Menyiapkan
paket-paket pengadaan.
B.
Membentuk Unit
Layanan Pengadaan.
C.
Melaksanakan
pengumuman pengadaan/lelang, atau
D.
Membuat jadwal
pelaksanaan pengadaan.
33.
Pengadaan
barang/jasa yang jenis dan kualitasnya pasti, seperti pembangunan gedung kantor
2 (dua) tingkat, lebih tepat menggunakan metoda evaluasi:
A.
Sistim
nilai/angka.
B.
Sistim biaya
selama umur ekonomis.
C.
Sistim pagu
anggaran, atau
D.
Sistim
gugur.
34.
Untuk
pekerjaan pembangunan gedung sekolah menengah yang memiliki 10 (sepuluh) unit
kelas di lokasi yang sama dan menjadi satu bangunan dengan nilai total anggaran
R. 2,5 milyr, maka :
A.
Pengadaan
dibagi menjadi 5 (lima)
unit dengan nilai per paket Rp 500 jt dan dilaksanakan oleh 5 (lima) unit usaha kecil setempat.
B.
Anggaran dapat
diserahkan kepada Komite Sekolah untuk melaksanakan pembangunan secara
swakelola,
C. Pekerjaan dilelangkan dalam 1 (satu)
paket pekerjaan, atau
D. Pekerjaan dilelangkan
dalam 10 (sepuluh) paket pekerjaan.
35. Metoda pelelangan
terbatas dipilih apabila memenuhi persyaratan bahwa penyedia barang/jasa
diyakini terbatas, dan :
A. Pekerjaan yang amat
mendesak untuk dilaksanakan,
B. Nilai pagu paket tidak
lebih dari Rp. 100 juta.
C.
Pekerjaan
bersifat rahasia, atau
D. Pekerjaan konstruksi yang bersifat
kompleks.
36. Tahapan persiapan dalam pemilihan penyedia
barang/jasa, tidak termasuk hal-hal sebagai berikut :
A. Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
B.
Pemilihan
sistim pengadaan.
C.
Penetapan
metoda penilaian kualifikasi, atau
D.
Penyusunan
dokumen anggaran.
37.
Untuk
menghitung harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan jasa konsultansi diperlukan
data atau informasi berikut,
KECUALI:
A. Biaya angkutan barang dan peralatan.
B. Jumlah manmonths (orang bulan) tenaga ahli yang
diperlukan.
C.
Besarnya Pajak
Pertambahan Nilai (PPn), atau
D.
Neraca
perusahaan.
38.
Penyaluran
dana bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan jalan desa dengan cara
swakelola diberikan anggaran dengan besaran
:
A.
70 %
dari total dana apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 30 %
B.
50 % dari
total dana apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 50 %
C.
50 % dari
total dana apabila proposal dari penerima bantuan telah diajukan, atau
D. 100 % dari total dana apabila organisasi penerima
bantuan telah siap.
39. Jumlah penyedia jasa konsultansi yang dimasukkan
ke dalam daftar pendek (short list) yang menggunakan metoda pemilihan seleksi
umum sebanyak :
A.
Antara 1
(satu) sampai dengan 5 (lima)
penyedia jasa.
B. Antara 5 (lima) sampai dengan 7
(tujuh) penyedia jasa.
C. Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) penyedia jasa,
atau
D.
Sekurang-kurangnya
3 (tiga) penyedia jasa
40.
Pejabat
Pembuat Komitmen berkewajiban menyusun HPS dengan tujuan
utama untuk ;
A. Dapat memenuhi salah satu persyaratan yang harus
dimuat di surat khabar.
B. Agar penyedia barang/jasa tidak berkolusi.
C. Agar barang/jasa yang akan dilaksanakan
telah diketahui harga pasarnya, atau
D. Penyedia barang/jasa tidak menawar di
atas harga tersebut.
41. Isian kualifikasi yang tidak diperlukan pada
dokumen kualifikasi pengadaan barang adalah
:
A.
Neraca
perusahaan.
B. Nomor dan dan masa berlakunya ijin usaha.
C.
Daftar
tenaga inti/ahli, atau
D.
Daftar nama
direksi dan pemilik/komisaris perusahaan.
42.
Pada
penyampaian dokumen dengan metoda dua sampul, sampul yang pertama tidak dilak
dan sampul yang kedua ukuran serta warnanya tidak sesuai dengan petunjuk di
dalam dokumen pengadaan. Pada saat evaluasi administrasi yang akan dilakukan
oleh ULP, adalah:
A.
Kedua
penawaran digugurkan.
B.
Kedua
penawaran tidak digugurkan.
C.
Yang pertama
(tidak di lak) gugur, sedangkan yang kedua tidak gugur, atau
D.
Yang kedua
gugur, sedangkan yang pertama (tidak di lak) tidak gugur.
43.
Dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa disiapkan oleh Unit Layanan Pengadaan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
A.
Ditetapkan
oleh ULP.
B.
Dilengkapi
dengan keseluruhan jadwal seleksi.
C.
Sudah
disediakan 1 (satu) hari setelah pengumuman lelang atau setelah undangan dikeluarkan,
atau
D.
Dilengkapi
dengan persyaratan teknis
44.
Pekerjaan
berikut boleh dilaksanakan dengan cara swakelola oleh instansi pengguna
anggaran, kecuali :
A.
Penelitian
yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau LIPI.
B.
Perencanaan
gedung kantor Pemerintah Daerah oleh Bappeda.
C. Penyuluhan flu burung dan pengobatan massal oleh
Dinas Kesehatan.
D. Pemeliharaan jalan dalam kota oleh Dinas Pekerjaan
Umum.
45. Untuk menghitung nilai saat ini (present value)
dari kontrak yang pernah diperoleh penyedia jasa diperhitungkan berdasarkan
indeks BPS pada bulan saat terjadinya :
A.
Serah terima
pekerjaan.
B.
Berakhirnya
masa pemeliharaan.
C.
Penandatanganan kontrak, atau
D.
Pembayaran
termijn pertama.
46.
Terkait dengan
prinsip transparansi, maka sebelum pembukaan dokumen penawaran daftar peserta
yang telah mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan:
A.
Tidak boleh
diberikan, kecuali kepada asosiasi penyedia dan Kadin.
B.
Tidak
boleh diberikan/diberitahukan kepada siapa saja, kecuali kepada ULP.
C. Boleh diminta oleh pejabat tinggi dari mana saja,
atau
D. Boleh diberikan kepada wartawan dan LSM.
47. Apabila dalam pelaksanaan pengadaan dijumpai
adanya perbedaan persyaratan dalam dokumen pengadaan, berita acara penjelasan
dan addendum dokumen pengadaan, maka yang diacu/dirujuk adalah ketentuan yang
terdapat dalam :
A.
Berita acara penjelasan.
B.
Addendum
dokumen kontrak.
C.
Dokumen
pengadaan awal, atau
D.
Addendum
dokumen pengadaan.
48.
Tindakan ULP
dengan membeikan informasi mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam
evaluasi penawaran hanya kepada beberapa peserta, merupakan tindakan yang
melanggar prinsip dasar :
A.
Effisiensi.
B.
Transparan, adil dan non diskriminatif.
C.
Terbuka dan
bersaing, atau
D.
Effektifitas.
49.
Pemenang
lelang diumumkan dan diberitahukan kepada peserta lelang dalam waktu :
A.
Paling
cepat 4 (empat) hari kerja sejak surat usulan pemenang lelang.
B.
Paling cepat 5
(lima) hari
kerja sejak diterimanya surat
penetapan penyedia barang/jasa.
C.
Secepatnya,
karena penetapan pemenangnya oleh ULP sendiri.
D.
Paling cepat
tujuh hari kerja sejak diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa.
50.
Penyampaian
dokumen penawaran tidak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
A.
Dua sampul
yang dimasukkan ke dalam sampul luar dikirim melalui pos.
B.
Satu sampul
disampaikan langsung ke kotak yang disediakan.
C.
Dalam dua
sampul dan disampaikan dua tahap, atau
D. Dua tahap melalui pos dalam satu sampul.
51. Apabila satu paket kegiatan memerlukan waktu
pelaksanaan 11 (sebelas) bulan, maka langkah terbaik untuk melaksanakan
pengadaan adalah sebagai berikut :
A. Menggunakan metoda penunjukan langsung untuk
menghemat waktu pengadaan.
B. Memecah menjadi 2 (dua) paket, meskipun merupakan
satu kesatuan konstruksi.
C. Memulai proses pengadaan pada awal bulan Desember
sebelum DIPA/DPA diterima, atau
D. Mengusulkan kontrak tahun jamak karena
akan melampaui akhir tahun anggaran.
52. Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran dengan tugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan adalah :
A.
Kuasa Pengguna
Anggaran.
B.
Pejabat
Pengadaan.
C. Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan, atau
D.
Pejabat Pembuat
Komitmen.
53.
Dokumen
penawaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor berlantai 4 (empat)
disampaikan dengan ketentuan sbb ;
A. Dimasukkan ke dalam 2 (dua) sampul terpisah.
B. Setelah diberi sampul, dokumen
administrasi dan teknis disampaikan lebih dahulu, sedangkan dokumen harga
disampaikan kemudian.
C. Dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul, atau
D. Dokumen teknis, administrasi dan kualifikasi
dimasukkan dalam sampul 1 (satu), sedangkan dokumen harga ke dalam sampul 2
(dua)
54. Metoda pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
untuk pekerjaan yang bernilai Rp. 200 juta adalah :
A.
Pelelangan
umum.
B.
Pelelangan
terbatas.
C.
Pemilihan langsung, atau
D. Pelelangan sederhana.
55.
Pada
penyusunan dokumen pemilihan pengadaan pengadaan barang, hal berikut ini
tidak perlu dimuat :
A.
Specifikasi
barang yang disyaratkan.
B. Nama pabrik/industri pembuat barang.
C. Nama dan alamat instansi pemilik barang, atau
D.
Tanggal
pembukaan penawaran.
56.
Pengadaan
barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
:
A. Effisien.
B.
Effektif.
C.
Transparan,
atau
D.
Terbuka.
57.
Pada pengadaan jasa konsultansi di
PropinsiSulawesi Barat dengan nilai pagu Rp. 200 juta, di Propinsi tersebut
tidak terdapat penyedia jasa konsultansi yang sesuai dan mampu, media
pengumuman yang tepat untuk digunakan adalah:
A.
Surat kabar propinsi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat.
B.
Jejaring
(web site) Pemda, papan pengumuman resmi dan portal pengadaan nasional melalui
LPSE.
C. Papan pengumuman
dan TVRI setempat, atau
D. Papan pengumuman
di kantor dan internet
58. Pengadaan barang/jasa harus memberikan perlakuan
yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk
memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional, berarti :
A.
Terbuka.
B.
Bersaing.
C.
Adil/tidak
diskriminatif, atau
D.
Akuntabel.
59.
Ketentuan tentang pengambilan dokumen berikut yang sesuai dengan
Perpres 54 tahun 2010 adalah :
A.
Daftar
penyedia yang mengambil dokumen tidak diumumkan.
B. Semua pegawai perusahaan dapat mengambil dokumen.
C. Direktur utama perusahaan harus hadir sendiri
waktu pengambilan dokumen, atau
D.
Daftar
penyedia yang mengambil dokumen diumumkan.
60.
Untuk
pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi,
komplek dan resiko tinggi, maka penyampaian dokumen penawaran lebih tepat
menggunakan metoda :
A.
Metoda satu
sampul.
B. Metoda dua sampul satu tahap.
C. Metoda dua tahap, atau
D.
Metoda satu
sampul dua tahap.
61.
Pelaksanaan
pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, dalam Perpres
54/2010 diatur sebagai berikut :
A.
Pengadaan
barang harus dibeli oleh kelompok masyarakat dari pasar setempat.
B.
Pengadaan
barang yang dilakukan oleh tokoh masyarakat diberikan kepada kelompok
masyarakat.
C.
Penyaluran
dana dari PPK kepada kelompok masyarakat, atau
D.
Pejabat
pengadaannya harus PNS dari instansi yang memberikan pekerjaan.
62.
Pada banyak
hasil pemeriksaan oleh BPK ditemukan bahwa HPS di atas harga pasar setempat.
Terhadap pernyataan ini, mana jawaban yang paling benar ;
A.
Menganggap
bahwa temuan BPK tidak tepat karena BPK tidak memahami pedoman penyusunan HPS
menurut Perpres 54/2010.
B.
BPK bukan ahli
di bidang pengadaan barang/jasa yang diadakan, sehingga kesalahan tersebut
tidak mungkin dihindarkan.
C.
Menganggap
bahwa BPK hanya mencari-cari kesalahan ULP, atau
D.
PPK
harus menyusun HPS dengan sebanyak mungkin data/informasi.
63. Dalam menetapkan persyaratan kualifikasi, ULP
dilarang untuk : Kecuali
A. Mengurangi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan
dalam Perpres 54/2010 agar peserta semakin banyak.
B. Mensyaratkan peserta hanya boleh berasal dari
Propinsi lokasi kegiatan.
C. Menambah persyaratan teknis yang ditetapkan dalam
Perpres 54/2010.
D. Menambah persyaratan kualifikasi
berdasarkan ketentuan Undang-undang.
64. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara
swakelola dengan dana dari APBN, pembentukan ULP/PP tidak diperlukan untuk
pengadaan bahan/barang dan peralatan, apabila yang melaksanakan swakelola
tersebut adalah:
A. Kelompok masyarakat.
B.
BUMN/BUMD.
C. Perguruan Tinggi Negeri.
D. Tidak ada jawaban yang benar.
65. Untuk menilai telah terpenuhinya persyaratan bahwa
peserta lelang ybs tidak masuk dalam daftar hitam, ULP perlu meminta :
A. Surat keterangan dari lembaga independen.
B. Keterangan dari pihak PPK sebelumnya.
C. Surat pernyataan salah satu asosiasi perusahaan,
atau
D. Pernyataan tertulis di atas meterai dari
peserta lelang ybs.
66. Karena Pemilu sudah sangat dekat, maka
ULP KPU perlu segera merencanakan hal-hal sebagai berikut :
A. Pengangkatan Pejabat Pengadaan barang/jasa.
B. Penetapan metoda pemilihan serta jadwal
pelaksanaan pengadaan.
C. Mengundang penyedia untuk mengikuti pelelangan,
atau
D. Pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan
67. Apabila proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa
dilakukan setelah ybs memasukkan penawaran, maka metoda yang dilakukan adalah
A.
Pengadaan
langsung.
B.
Pelelangan
umum dengan prakualifikasi.
C.
Pelelangan
umum dengan pascakualifikasi, atau
D.
Pelelangan
terbatas.
68.
Salah satu
persyaratan kualifikasi bagi penyedia jasa konsultansi non konstruksi yang
diatur dalam Perpres 54/2010, kecuali :
A.
Mempunyai
kapasitas untuk menandatangani kontrak.
B.
Tidak masuk
dalam daftar hitam (black list).
C.
Memiliki
dukungan keuangan dari bank BPD setempat, atau
D.
Memiliki
keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan layanan
jasa.
69. Sanggahan banding pada pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dapat dilakukan oleh :
A.
Semua penyedia
barang/jasa.
B.
Penyedia
yang mengajukan sanggahan dan penyedia yang kalah akibat adanya sanggahan.
C.
Lembaga Swadaya Masyarakat, atau
D.
Wartawan dan
masyarakat peduli pengadaan.
70.
Ketentuan yang
tidak perlu dicantumkan dalan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa adalah ;
A.
Penggunaan
mata uang.
B.
Ketentuan
mengenai persyaratan administrasi peserta lelang.
C.
Ketentuan
mengenai media pengumuman pengadaan, atau
D.
Penggunaan
bahasa Indonesia.
71.
Dokumen
kontrak dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, apabila :
A.
Penyedia telah
menyerahkan jaminan penawaran.
B. Penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan
setelah menerima SPPBJ.
C.
Pengumuman
pemenang telah dilaksanakan, atau
D.
Penyedia telah
menyetujui isi dokumen kontrak.
72.
Sesuai dengan
ketentuan, maka dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi harus memenuhi
hal-hal sebagai berikut, kecuali :
A.
Disusun dan ditetapkan oleh ULP.
B.
Memuat
ketentuan tentang alih teknologi dari tenaga ahli ke pihak pengguna.
C. Mencantumkan ketentuan tentang tata cara
pembayaran, atau
D. Memuat data kualifikasi tenaga ahli yang akan
ditugaskan
73. Tanggal dimulainya pelaksanaan
kontrak (termasuk SPK) dapat dilihat pada
:
A.
Tanggal
kontrak.
B. Tanggal Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK).
C.
Tanggal
kontrak atau berdasarkan SPMK.
D.
Tanggal
jaminan pelaksanaan.
74.
Pada
pengumuman di surat
kabar nasional untuk pencetakan surat
suara pemilu DPR dapat dicantumkan persyaratan sebagai berikut :
A.
Daftar
perusahaan percetakan yang dinilai mampu.
B.
Nilai minimal
jaminan penawaran.
C. Nama calon anggota DPR yang mengikuti pemilu, atau
D. Memiliki peralatan cetak dengan
kecepatan tinggi.
75. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
secara swakelola dengan dana dari APBN, pembentukan Unit Layanan Pengadaan
tidak diperlukan untuk pengadaan bahan/barang dan peralatan apabila yang
melaksanakan pekerjaan swakelola tersebut adalah :
A.
Kelompok
masyarakat.
B.
BUMN/BUMD.
C.
Perguruan
Tinggi Negeri, atau
D.
Tidak ada
jawaban yang benar.
76. Pengumuman yang baik tidak memuat hal-hal berikut
:
A. Alamat rumah Pejabat Pembuat Komitmen.
B.
Nama instansi
dan nama paket kegiatan.
C. Alamat ULP dan jadwal pengadaan, atau
D. Persyaratan pokok penyedia barang/jasa yang dapat
mengikuti pengadaan.
77. Besaran nominal jaminan penawaran ditetapkan oleh
:
A.
Pengguna
Anggaran.
B.
Pejabat
Pembuat Komitmen.
C.
ULP/Pejabat
Pengadaan, atau
D. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
78. Pemenang seleksi penunjukan langsung untuk
pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 100 milyar ditetapkan oleh
:
A. Pengguna Anggaran.
B.
Pejabat Pembuat Komitmen.
C.
Pejabat
Pengadaan, atau
D. Bukan salah satu di atas.
79. Usulan perubahan paket pekerjaan pengadaan
barang/jasa dapat dilakukan oleh :
A.
Pengguna
Anggaran.
B.
Pejabat
Pembuat Komitmen.
C. Pejabat Pengadaan, atau
D. Bukan salah satu di atas.
80. Wewenang menandatangani kontrak pengadaan
barang/jasa ada pada :
A. Pengguna Anggaran .
B. Pejabat Pembuat Komitmen.
C.
Pejabat Pengadaan, atau
D. Bukan salah satu di atas.
BAGIAN III
KASUS
81.
Pada survey
pasar untuk penyusunan HPS pengadaan 50 jenis peralatan teknologi informasi
(IT), ULP mendapatkan hasil survey pasar semua harga per jenis peralatan mengalami kenaikan mencapai
50 % (lima puluh persen) dari harga yang ditetapkan dalam pagu anggaran, karena
peralatan tersebut semuanya diimpor sehingga terpengaruh fluktuasi nilai US $.
Menurut Saudara, tindakan yang paling benar dalam menghadapi permasalahan
tersebut adalah :
A. Memutuskan untuk langsung melaksanakan proses
pengadaan.
B. Meminta petunjuk kepada pimpinan instansinya.
C. Meminta kepada Pengguna Anggaran untuk
menunda proses pelelangan dan merevisi dokumen anggaran untuk menambah dana
atau merevisi volume/specifikasi teknis peralatan tersebut.
D. Membatalkan proses pelelangan.
82. Dinas Pendidikan di Kalimantan Barat menyatukan
100 (seratus) paket pengadaan mebel dan alat peraga untuk digunakan di 500
(lima ratus) Sekolah Dasar di seluruh Kalimantan Barat menjadi 1 (satu) paket
pekerjaan dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga milyar). Bagaimana pendapat
Saudara atas tindakan tersebut ?
A. Menyatukan 100 paket menjadi 1 paket pengadaan
dibenarkan.
B. Penyatuan paket itu dibenarkan, karena dinilai
tidak merugikan pengusaha kecil.
C. Penyatuan paket itu tidak dibenarkan
karena melanggar Perpres 54/2010.
D. Pemaketan tersebut dibenarkan karena dinilai
effisien dan ekonomis.
83.
Anggota kelompok kerja ULP di suatu Kabupaten mengundurkan diri karena
dalam proses pengadaan harus mengikuti kemauan Kepala Dinas selaku Pengguna
Anggaran yang menyimpang dari ketentuan Perpres 54/2010. Bagaimana pendapat Saudara terhadap kasus tersebut ?
A. Akan menghambat pelaksanaan program dinas.
B. Tidak perlu mengundurkan diri, karena yang
bertanggung jawab adalah kepala dinas itu.
C. Keputusan itu tepat karena upaya kelompok kerja
untuk mematuhi peraturan diabaikan oleh kepala dinas itu, atau
D. Sebagai anggota pokja ULP tidak perlu
mengundurkan diri karena ULP tidak dibawah kepala dinas.
84.
Badan Diklat propinsi A akan melakukan suatu kegiatan pelatihan penyuluhan
pertanian yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta selama 3 (tiga) hari
kerja. Kegiatan itu direncanakan akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pelatihan
telah ditetapkan oleh PPK. Dalam RAB
terdapat beberapa sub kegiatan, yaitu :
1) Honor nara sumber 3 orang x 8 jam x Rp.
300.000,- = Rp. 7.200.000,-
2) Honor panitia penyelenggara 7 orang x Rp.
500.000,- = Rp. 3.500.000,-
3)
Transport
peserta 100 orang x Rp. 300.000,- = Rp. 30.000.000,-
4) Sewa tempat, akomodasi dan konsumsi para
peserta :
1 paket x Rp. 120.000.000,-
= Rp.120.000.000,-
5)
Penggandaan
modul pelatihan :
100 paket x Rp. 50.000,- = Rp. 5.000.000,-
6) Tas dan perlengkapan pelatihan bagi par
peserta :
100 paket x Rp. 100.000,- = Rp 10.000.000,-
Dari RAB kegiatan pelatihan tersebut, bagaimana
perencanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan itu ?
A. Biaya honor dan transportasi dilaksanakan dengan
cara swakelola, sedangkan sewa tempat, akomodasi dan konsumsi peserta,
penggandaan modul, pengadaan tas dan perlengkapan dilaksanakan dengan cara
penunjukan langsung.
B. Biaya honor dan transportasi dilaksanakan dengan
cara swakelola, sedangkan sewa tempat, akomodasi dan konsumsi peserta,
penggandaan modul, pengadaan tas dan perlengkapan dilaksanakan dengan cara
penunjukan langsung.
C. Biaya honor dan transportasi
dilaksanakan dengan cara swakelola, sedangkan sewa tempat, akomodasi dan
konsumsi dengan cara penunjukan langsung, paket penggandaan modul, serta paket
pengadaan tas dan perlengkapan dilakukan dengan cara pengadaan langsung.
D. Biaya honor dan transportasi, sewa tempat,
akomodasi dan konsumsi dengan cara penunjukan langsung, paket penggandaan modul
serta paket pengadaan tas dan perlengkapan, dilakukan dengan cara pengadaan
langsung .
85. Pengadaan obat untuk menjamin ketersediaan yang
jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dilaksanakan dengan
metoda pemilihan sebagai berikut ;
A. Pelelangan terbatas dengan kontrak harga satuan
setiap triwulan.
B.
Penunjukan
langsung dengan kontrak harga satuan.
C.
Pelelangan
umum dengan kontrak harga satuan setiap bulan sesuai dengan anggaran, atau
D.
Pelelangan
umum dengan kontrak harga satuan untuk setahun.
86.
ULP di suatu
kabupaten mendapat arahan dari Bupati untuk memberikan daftar peserta pengadaan
kepada pimpinan asosiasi. Kemudian ULP diminta Bupati memenangkan salah satu penyedia
dengan alasan untuk membayar hutang Pemerintah Daerah kepada penyedia tersebut.
Langkah apa sebaiknya yang diambil oleh ULP tersebut ?
A.
Meminta
kompensasi dari penyedia yang dimenangkan.
B.
Tidak
melaksanakan arahan dan menjelaskan bahwa hal tersebut melanggar peraturan yang
berlaku.
C.
Sebagai Staf
yang baik akan melaksanakan arahan dari atasan, atau
D.
Mengikuti
arahan tersebut, asalkan dibuat atau diperintah secara tertulis.
87.
Pengguna
Anggaran akan melakukan pekerjaan renovasi gedung kantor senilai Rp. 2,75
milyar dengan sumber dana dari APBD-P pada bulan Nopember. Pelaksanaan
pekerjaan diperkirakan selama 3 bulan. Terhadap kasus tersebut, tindakan yang
dilakukan adalah :
A.
Melaksanakan
pengadaan dengan penunjukan langsung kepada satu penyedia yang mempunyai reputasi baik, mengingat waktu yang
mendesak.
B.
Meminta ijin
kepada Kepala Daerah untuk melakukan penunjukan langsung.
C.
Meminta
ijin kepada Kepala Daerah agar kontrak dapat berlaku sampai dengan tahun
berikutnya dan proses pemilihan penyedia dilakukan dengan pelelangan umum.
D.
Melakukan
pelelangan umum dan pada akhir tahun anggaran dibuat berita acara penyelesaian
seluruh anggaran.
88. Instansi A akan melakukan pembangunan 2 (dua) gedung kantor di mana
posisi kedua kantor tersebut berseberangan jalan. Untuk efisiensi kedua gedung
kantor tersebut akan dihubungkan dengn satu fly over. Pengadaan konsultan
perencana dan pengawas sudah pada tahap proses seleksi. Total nilai pembangunan
tersebut, antara lain :
1. Perencanaan pembangunan Rp. 3 milyar
2. Pembangunan 2 kantor Rp. 80 milyar
3. Pembangunan fly over Rp. 7,5 milyar
4. Pengawas bangunan Rp. 3,5 milyar
Waktu pelaksanaan keseluruhan
pembangunan tersebut diperkirakan
selesai selama 15 bulan. Menurut
Saudara bagaimana cara pemaketan,
metoda pemilihan, serta jenis kontrak
yang paling tepat digunakan khusus
untuk pengadaan pembangunan di
atas ?
A. Pengadaan
dijadikan satu paket saja dengan metoda pelelangan umum, prakualifikasi dan kontraknya tahun jamak.
B.
Pengadaan
dipecah menjadi 2 paket, yaitu :
1.
Paket
pembangunan 2 gedung dan
2.
Paket
pembangunan fly over, sedangkan metoda pengadaan untuk kedua paket tersebut
menggunakan pelelangan umum pascakualifikasi dan menggunakan kontrak tahun
jamak
C.
Pengadaan
dipecah menjadi 3 paket, yaitu :
1.
Paket
pembangunan gedung 1
2.
Paket
pembangunan gedung 2
3.
Paket
pembangunan fly over, sedangkan metoda pengadaan untuk ketiga paket tersebut
menggunakan pelelangan umum pascakualifikai dan menggunakan kontrak tahun jamak
D.
Pengadaan
dipecah menjadi 3 paket, yaitu :
1.
Paket
pembangunan gedung 1
2.
Paket
pembangunan gedung 2, dan
3.
Paket
pembangunan fly over, sedangkan metoda pengadaan untuk ketiga paket tersebut
menggunakan pelelangan umum prakualifikasi dan menggunakan kontrak tahun
tunggal
89. Pemerintah Kabupaten Antah Berantah mempunyai
kegiatan kajian dan penyusunan Master Plan pembangunan ekonomi daerah.
Universitas Negeri Insan Cendekia (UNIC) berminat melaksanakan kegiatan
tersebut. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Pejabat yang berwenang ?
A. Menunjuk UNIC untuk melaksanakan kegiatan secara
swakelola dan dibuat kontrak antara PPK dengan UNIC sesuai dengan penawaran
UNIC.
B. Apabila UNIC setuju dengan Kerangka
Acuan Kerja, jadwal dan rencana anggaran biaya kegiatan tersebut, dapat dibuat
kontrak antara PPK dengan UNIC.
C. Melakukan proses seleksi dengan mengumumkan di
surat kabar.
D. Menunjuk UNIC secara swakelola dengan menyesuaikan
RAB dan Kerangka Acuan Kerja sesuai penawaran UNIC.
90. Proyek pembangunan gedung hotel bertingkat 20 yang
dilengkapi dengan fasilitas hotel berbintang 5 akan dilaksanakan di kota Y.
Hotel akan dibangun di lokasi strategis yang dapat dijangkau dari beberapa
daerah. Persyaratan kualifikasi yang paling tepat untuk pekerjaan pembangunan
antara lain :
A. Mempunyai KD minimal sama dengan HPS,
mempunyai tenaga ahli dan peralatan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan.
B. Untuk penyedia yang berkonsorsium mempunyai KD
gabungan minimal sama dengan HPS, mempunyai tenaga ahli dan peralatan yang
sesuai syarat.
C.
Minimal mempunyai pengalaman membangun gedung yang sama.
D.
Untuk
perusahaan yang baru berdiri, mempunyai ijin usaha jasa konstruksi.
